“Kenaikannya sekitar Rp 12.482,35 sen atau 0,33 persen,” bebernya.
Adapun lanjutnya, menyoal poin kedua bagi perusahaan yang sudah terlanjur menerapkan UMK
di atas nominal yang ditetapkan.
Ranah pelanggaran normatif menjadi tupoksi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Provinsi
Kaltara.
(*)
116