Page 112 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 112

Judul               UMK Kabupaten Kota di Kalbar Ditetapkan, Ini Rinciannya
                Nama Media          rri.co.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://rri.co.id/pontianak/sosial/1282035/umk-kabupaten-kota-di-
                                    kalbar-ditetapkan-ini-rinciannya
                Jurnalis            Kurnia Santosa
                Tanggal             2021-12-05 10:46:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif

              Ringkasan


              Pemprov Kalbar sudah menetapkan upah minimum atau UMK di 14 kabupaten dan kota. Upah
              tertinggi itu di Kabupaten Ketapang sebesar Rp2.876.252,79 dan UMK terendah di Kabupaten
              Mempawah sebesar Rp2.437.279,99.



              UMK KABUPATEN KOTA DI KALBAR DITETAPKAN, INI RINCIANNYA

              Pontianak: Pemprov Kalbar sudah menetapkan upah minimum atau UMK di 14 kabupaten dan
              kota. Upah tertinggi itu di Kabupaten Ketapang sebesar Rp2.876.252,79 dan UMK terendah di
              Kabupaten Mempawah sebesar Rp2.437.279,99.

              "Tahun 2022 berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
              tidak ada lagi upah sektoral," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar,
              Manto.

              Menurutnya,  untuk  perusahaan  yang  sudah  menerapkan  upah  sektoral  di  tahun  2021  dan
              nilainya lebih tinggi dari UMK tahun 2022, maka upah yang diterima tidak boleh lebih rendah.
              Apapun upah sektoral itu pada perusahaan yang bergerak di di bidang perkebunan sawit, karet,
              peternakan dan pertambangan.

              Manto  melanjutkan,  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  83  ayat  (1)  PP  Nomor  36  Tahun  2021
              tentang  Pengupahan.  Terhadap  perusahaan  yang  menurunkan  upah  dikenakan  sanksi
              administratif  sesuai  peraturan  perundang-undangan  Pasal  83  yang  menetapkan  bahwa
              perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang telah ditetapkan,
              sehingga pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Pada ayat ke dua, disebutkan
              pengusaha  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikenai  sanksi
              administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.





                                                           111
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117