Page 107 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 107
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan mengatakan bahwa pemerintah provinsi telah
menyetujui, melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.595/2021 tentang
Penetapan Upah Minimum Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
"Kita sudah mengirim ke provinsi. Yang jelas angka yang akan diusulkan oleh kota Balikpapan di
atas angka yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota
Balikpapan Ani Mufidah kepada wartawan, Jumat (5/12).
Penetapan ini dilakukan dengan mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Kebijakan ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, sedangkan
upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan
skala upah.
Sementara itu bagi pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan upah
minimum dilarang menurunkan atau mengurangi upah yang telah diberikan.
Dengan telah dilaksanakannya upah upah minimum tersebut, maka pembayaran iuran BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan agar disesuaikan dengan upah yang baru.
Pengusaha melanggar ketentuan membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(MAULANA/KPFM).
106
