Page 132 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 132
Namun penetapan UM (set-ting) menggunakan data dan indikator yang lebih banyak dan lebih
rumit daripada itu. Misalnya rata-rata konsumsi harian masyarakat. Rentang angka ini cukup
besar secara nasional. Maka tidak heran jika rentang UM nasional pun besar.
Terlepas dari itu semua, isu pengupahan tidak bisa diselesaikan hanya dengan penyesuaian UM
saja. Para pengusaha perlu memeriksa kembali kepatuhan mereka terhadap peraturan UM
selama ini. Sudahkah menyediakan ruang diskusi upah yangcukup dengan para pekerja?
Para pekeija juga perlu paham posisinya di tempat kerja. Apakah termasuk kelompokyang berhak
mendapatka n UM? Atau malah seharusnya sudah layak diupah sesuai SSU?
Dari sisi pemerintah, Menaker perlu mengingat kembali fungsi dasar dari UM, yaitu untuk
melindungi dua belah pihak baik pekerja maupun pengusaha.Tidak perlu rasanya menekankan
argumen yang berat sebelah seakan -akan pengusaha akan dirugikan karena tingginya UM.
Ataupun sebaliknya. Keduanya harus dilindungi dan dijaga haknya, bukan diadu seakan
kemajuan salah satunya bisa menarik mundur yang lain. (*)
Penulis adalah Fungsional Umum di BPS Kab. Tuban
131
