Page 209 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 209
di negara EFTA," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Suhartono lewat keterangannya diterima di
Jakarta, Sabtu.
YP Agreement awalnya merupakan usulan Indonesia dalam perundingan IE-CEPA, yang
memberikan jaminan ketersediaan kuota bagi kategori profesional muda sesuai dengan
persyaratan dalam persetujuan untuk bekerja di negara kedua pihak dengan tujuan peningkatan
keahlian profesional.
Dalam penandatanganan pada Selasa (30/11/2021) ini, pihak Indonesia diwakili Direktur
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan Suhartono, sedangkan Swiss diwakili Director International Affairs, State of
Secretariat for Migration (SEM), Federal Department of Justice and Police (FDJP) Ambassador
Vincenzo Mascioli.
Nantinya, pekerjaan dapat menyangkut segala profesi dan menjalankannya proses otorisasi
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Untuk dapat memanfaatkan YP Agreement, para profesional muda pada rentang usia yang
ditetapkan diharapkan telah menyelesaikan pelatihan profesional dengan durasi tidak kurang
dari dua tahun dan memiliki dokumen penyelesaian studi pada bidang yang relevan dengan
pekerjaan.
Dengan dipenuhinya persyaratan tersebut, diharapkan tersedia peluang kerja untuk seluruh
bidang profesional yang tidak melanggar ketentuan hukum di kedua negara.
Bila memenuhi persyaratan, maka otorisasi akan diberikan kepada profesional muda untuk
bekerja selama kurun waktu 12 bulan dan dapat diperpanjang maksimal selama enam bulan.
Otorisasi yang diberikan kepada para profesional muda terkait dengan izin masuk dan izin tinggal
harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Selanjutnya, profesional muda yang telah mendapatkan otorisasi untuk bekerja di negara kedua
pihak, akan bekerja berdasarkan kontrak kerja.
Kontrak kerja antara lain memuat hak dan kewajiban seperti kondisi pekerjaan, gaji, dan pajak
sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan di negara tempat bekerja.
Sedangkan, elemen gaji harus sesuai dengan dan mencerminkan kondisi upah umum pada
tempat, profesi, dan bidang masing-masing.
Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Jasa Iskandar Panjaitan
menyampaikan YP Agreement merupakan permintaan Indonesia kepada Swiss pada saat
perundingan IE-CEPA sebagai bagian komitmen masing-masing negara baik Indonesia maupun
negara-negara EFTA (Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein).
"Dengan demikian, dipahami oleh Indonesia dan Swiss bahwa persetujuan ini akan lebih banyak
dimanfaatkan Indonesia. Diharapkan, dengan adanya persetujuan ini melalui koordinasi
Kemenaker, Indonesia dapat segera mengoptimalkan pemanfaatannya," pungkas Iskandar.
208
