Page 214 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 214
Judul Pemerintah Perluas Wilayah Cakupan Penerima Subsidi Upah
Nama Media Solo Post
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL Pg5
Jurnalis Iim Fathimah Timmoria
Tanggal 2021-12-04 14:47:00
Ukuran 269x542mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 31.204.000
News Value Rp 93.612.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah resmi memperluas cakupan wilayah penerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU).
Subsidi gaji nantinya tak hanya diterima oieh pekerja terdampak Covid-19 di wilayah PPKM level
3 dan PPKM level 4. Perluasan ini dilakukan seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 21/2021 yang merevisi Permenaker No. 16/2021 yang
merupakan perunahan pertama atas Permenaker No. 14 2020 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak
Covid-19.
PEMERINTAH PERLUAS WILAYAH CAKUPAN PENERIMA SUBSIDI UPAH
Pemerintah resmi memperluas cakupan wilayah penerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU).
Subsidi gaji nantinya tak hanya diterima oieh pekerja terdampak Covid-19 di wilayah PPKM level
3 dan PPKM level 4.
Perluasan ini dilakukan seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) No. 21/2021 yang merevisi Permenaker No. 16/2021 yang merupakan perubahan
pertama atas Permenaker No. 14 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa
Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Covid-19.
Mengutip Pasal 3 yang mengalami revisi, subsidi upah diberikan kepada pekerja yang merupakan
peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 21 Juni 2021.
Penerima BSU juga disyaratkan memiliki gaji paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Namun dalam
hal pekerja terdampak berada di wilayah dengan upah di atas batas tersebut, maka upah
minimum regional menjadi batas maksimal.
Mengutip unggahan Kemenaker dalam media sosial resminya, setidaknya terdapat 7 provinsi
dengan upah minimum di atas Rp3.5 juta. Di antaranya adalah Provinsi Papua dengan rata-rata
UM Rp3.6 juta dan Provinsi Kepulauan Riau dengan UM di Kota Batam yang mencapai Rp4,2
juta.
213
