Page 248 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021

Judul Kebijakan Pengupahan Masih Sesuai Aturan UU Ciptaker
Nama Media Koran Kaltara
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg7
Jurnalis cnn
Tanggal 2021-12-04 12:38:00
Ukuran 273x358mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 20.475.000

News Value Rp 102.375.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana
UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk pengaturan tentang pengupahan masih tetap
berlaku

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya juga mengingatkan bahwa dalam PP
tersebut tidak hanya mengatur tentang Upah Minimum (UP) saja, tetapi juga terkandung aturan
struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha'

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita optimis dengan mengatasi jurang
kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia usaha kian bergairah yang
berdampak pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Ujungnya, tentu kembali pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika ditemukan pelanggaran, saya meminta
para kepala daerah untuk ikut tegas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawas
ketenagakerjaan di daerah. Mari kita bersamasama ciptakan ekosistem upah yang berkeadilan

Ringkasan

Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah menyatakan kebijakan pengupahan masih tetap berlaku
sesuai aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tanpa ada satu pun pasal yang dibatalkan oleh
Mahkamah Konstitusi. Artinya, sebagaimana telah disampaikan Presiden Joko Widodo, kata Ida,
seluruh materi dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku sebagaimana mestinya.

KEBIJAKAN PENGUPAHAN MASIH SESUAI ATURAN UU CIPTAKER
Mediator HI Akan Kawal Sampai Perusahaan JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah
menyatakan kebijakan pengupahan masih tetap berlaku sesuai aturan dalam Undang-Undang
Cipta Kerja tanpa ada satu pun pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

247