Page 249 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 249
Artinya, sebagaimana telah disampaikan Presiden Joko Widodo, kata Ida, seluruh materi dan
substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku sebagaimana mestinya.
"Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk
pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku", ujar Menaker melaui dalam keterangan
tertulis, Kamis (2/12) lalu.
Menaker mengatakan bahwa peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi
mandat UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan. Alhasil,
proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada aturan tersebut, tidak
terkecuali mengenai pengupahan.
Oleh karenanya, Ida meminta semua pihak, khususnya para kepala daerah untuk mengikuti
ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021.
"Saya juga mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang Upah
Minimum (UP) saja, tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus
diimplementasikan oleh pengusaha'", tegas Menaker.
Lebih lanjut Menaker menambahkan terkait dengan UM sendiri merupakan instrumen jaring
pengaman bagi pekerja/buruh yang tidak boleh dibayarkan upah/gajinya di bawah nilai UM yang
berlaku pada satu wilayah. UM juga hanya berlaku bagi pekerja/ buruh dengan masa kerja
maksimal 12 bulan.
Dalam pelaksanaannya, UM tingkat provinsi atau UMP ditetapkan oleh Gubernur setiap tahunnya.
Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan catatan rata-
rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam 3 tahun terakhir lebih tinggi dari rata-rata
pertumbuhan ekonomi provinsi, atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi
kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari
provinsi.
Selanjutnya, dalam penetapan UMK, Gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan
Pengupahan Provinsi. UMK tersebut ditetapkan setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi
dari UMP. Jika syarat tidak terpenuhi, maka Gubernur tidak dapat menetapkan UMK.
Menurut Ida, formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 tersebut ditujukan agar kesenjangan upah
minimum antar wilayah, baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten/Kota tidak semakin
melebar.
"Kita optimis dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi
dan dunia usaha kian bergairah yang berdampak pada penciptaan dan perluasan kesempatan
kerja. Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Terakhir, Menaker menegaskan bahwa mediator hubungan industrial dan pengawas
ketenagakerjaan berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan UM 2022 maupun penerapan
struktur skala upah (SUSU) di perusahaan. Mediator akan membantu serta memfasilitasi
penyusunan SUSU, sedangkan Pengawas harus siap melakukan monitoring dan penegakan
hukum khususnya di bidang pengupahan.
"Jika ditemukan pelanggaran, saya meminta para kepala daerah untuk ikut tegas dalam
menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan di daerah. Mari kita bersamasama
ciptakan ekosistem upah yang berkeadilan," ujarnya. (cnn)
248
