Page 262 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 262

Judul               Perusahaan bakal Diwajibkan Bikin Skala Upah
                Nama Media          Kaltim Post
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg12
                Jurnalis            NDU
                Tanggal             2021-12-04 12:04:00
                Ukuran              209x233mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 88.825.000

                News Value          Rp 444.125.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) SUSU harus dilampirkan oleh
              perusahaan  pada  saat  permohonan  pengesahan  dan  pembaruan  PP  atau  pendaftaran,
              perpanjangan, dan pembaruan PKB

              neutral  -  Indah  Anggoro  Putri  (Dirjen  PHI  dan  Jamsos  Kemnaker)  Bagi  pekerja  manfaatnya
              menjamin aspek keadilan (tak ada diskriminasi), kesetaraan upah, kenyamanan bekerja, men-
              ciptakan suasana kondusif untuk peningkatan profesionalisme dan produktivitas

              negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebagaimana yang telah disampaikan Bapak
              Presiden beberapa waktu yang lalu, seluruh materi dansubstansisertaaturan sepenuhnya tetap
              berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK. Atas dasar itu, berbagai peraturan
              pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk pengaturan tentang pengupahan
              masih tetap berlaku
              positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Oleh karenanya, saya kembali meminta kepada
              semua  pihak  khususnya  para  Kepala  Daerah  untuk  mengikuti  ketentuan  pengupahan
              sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak
              hanya mengatur tentang UM saja, tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang
              harus diimplementasikan oleh pengusaha

              neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam pelaksanannya, UM tingkat provinsi atau
              UMP ditetapkan oleh Gubernur setiap tahunnya
              neutral  -  Ida  Fauziah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Formula  UMP  dan  UMK  pada  PP  36/2021
              ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar wilayah, baik antar Provinsi maupun antar
              Kabupaten/Kota tidak semakin melebar. Kita optimistis dengan mengatasi jurang kesenjangan
              ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia usaha kian bergairah yang berdampak
              pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan
              kesejahteraan masyarakat

              positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya telah menginstruksikan agar Mediator dan
              Pengawas Ketenagakerjaan untuk siap siaga membantu dan mengawasi pelaksanaan UM 2022
              serta penerapan SUSU. Jika ditemukan pelanggaran, saya meminta para Kepala Daerah untuk

                                                           261
   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267