Page 263 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 263
ikut tegas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan di daerah. Mari
kita bersama-sama ciptakan ekosistem upah yang berkeadilan
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal mewajibkan setiap perusahaan untuk
melampirkan struktur dan skala upah (SUSU) saat mengajukan permohonan pengesahan dan
pembaruan peraturan perusahaan. SUSU juga harus dilampirkan ketika perusahaan
mendaftarkan, memperpanjang, atau pembaruan perjanjian kerja bersama (PKB).
"SUSU harus dilampirkan oleh perusahaan pada saat permohonan pengesahan dan pembaruan
PP atau pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan PKB," ungkap Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri dalam keterangan
resmi, Jumat (3/12).
PERUSAHAAN BAKAL DIWAJIBKAN BIKIN SKALA UPAH
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal mewajibkan setiap perusahaan untuk
melampirkan struktur dan skala upah (SUSU) saat mengajukan permohonan pengesahan dan
pembaruan peraturan perusahaan. SUSU juga harus dilampirkan ketika perusahaan
mendaftarkan, memperpanjang, atau pembaruan perjanjian kerja bersama (PKB).
"SUSU harus dilampirkan oleh perusahaan pada saat permohonan pengesahan dan pembaruan
PP atau pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan PKB," ungkap Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri dalam keterangan
resmi, Jumat (3/12).
Indah mengatakan SUSU memiliki manfaat bagi buruh, pengusaha, dan pemerintah. Salah satu
manfaat bagi buruh adalah meningkatkan kesejahteraan. Sementara, pengusaha akan
mendapatkan manfaat berupa kelangsungan usaha karena sudah ada acuan upah yang harus
dibayar kepada pekerja. Lalu, SUSU juga akan menjamin keadilan bagi seluruh pihak.
"Bagi pekerja manfaatnya menjamin aspek keadilan (tak ada diskriminasi), kesetaraan upah,
kenyamanan bekerja, men-ciptakan suasana kondusif untuk peningkatan profesionalisme dan
produktivitas, " kata Indah.
Secara umum, Indah menyebut pengusaha wajib menyusun SUSU dengan memperhatikan
kemampuan perusahaan dan produktivitas. Namun, SUSU hanya bisa diberlakukan untuk buruh
yang sudah bekerja lebih dari satu tahun. Besaran upahnya dapat ditentukan sendiri oleh
perusahaan sesuai dengan kinerja atau jabatannya.
Aturan mengenai penerapan struktur dan skala pengupahan tertuang dalam Undang-undang
Cipta Kerja Nomor 11 tahun 202 pasal 92 yang menerangkan bahwa pengusaha wajib menyusun
struktur skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan
produktivitas.
Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tetap memberlakukan Undang-Undang
(UU) Cipta Kerja, maka seluruh materi dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku
termasuk pengaturan tentang pengupahan.
"Sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, seluruh materi
dansubstansisertaaturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan
262
