Page 293 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 293
Meskipun belakangan UU ini terbukti bermasalah secara prosedural formal sehingga ditetapkan
oleh Mahkamah Konstitusi sebagai UU inkonstitusional bersyarat, dengan perintah untuk di revisi
dalam dua tahun ke depan.
Perlawanan kaum buruh dalam sistem penetapan upah murah 2022 tentu hanya bisa dilakukan
dengan aksi masa, atau mogok kerja yang diizinkan oleh Undang-Undang.
Buruh tidak bisa serta merta meminta Presiden memecat Menteri Ketenagakerjaan, seperti
halnya Pimpinan MPR bisa marah ke Menteri Keuangan bahkan menyerukan pencopotan sang
menteri lantaran anggaran mereka dipangkas guna mendanai bencana non alam pandemi Covid-
19.
Penetapan upah murah menunjukkan pengusaha dan penguasa tak melihat buruh sebagai aset
juga pasar dalam sistem ekonomi. Padahal upah yang tinggi toh akan kembali lagi untuk
meningkatkan daya beli, kemampuan berbelanja dan memutar usaha.
Mungkin saatnya perlawanan diubah dengan memboikot produk yang pembayar upah murah
dan cuma mikir cuan.
292
