Page 295 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021

PENGUSAHA DAN BURUH PERLU KOMUNIKASI YANG BAIK

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berharap protes yang disampaikan stakeholder
buruh terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) dapat ditanggapi secara seimbang oleh
pemerintah daerah.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Mardani H Maming menilai, saat ini masih
banyak kalangan pengusaha yang terdampak pandemi Covid-19, sehingga pengusaha ini pasti
akan semakin sulit menjalankan usahanya jika UMP naik di atas kemampuan mereka.

"Untuk merencanakan besaran UMP memang perlu komunikasi yang intensif dan baik antara
pengusaha, pemerintah, dan stakeholder buruh.

Sebaiknya memang tidak di luar batas kemampuan pengusaha," ujar Maming, dalam keterangan
tertulis yang disampaikan kepada Suara Merdeka, Jumat (3/12).
Menurutnya, angka yang sudah ditetapkan oleh Kemenaker, yaitu rata-rata kenaikan UMP 2022
sebesar 1,09 persen sudah dihitung berdasarkan kelayakan hidup. Tak hanya kenaikan upah
sesuai dengan kebijakan pemerintah, mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu
menilai, pemerintah juga memberi subsidi untuk mengurangi pengeluaran bagi buruh.

"Hipmi menyambut baik penetapan UMP 2022. Kami pengusaha memandang buruh kerja
sebagai mitra kami sehingga kami harus memiliki kebijaksanaan dalam memberikan
kesejahteraan dan kepastian untuk para buruh karena buruh itu merupakan aset perusahaan
juga," ucapnya.

Sudah Rasional

Maming juga mengakui UMP yang ditetapkan di daerah sudah rasional. Karena itu, dia meminta
pemerintah daerah dan masyarakat juga melihat realitas perekonomian Indonesia saat ini yang
sedang dilanda pandemi Covid-19.

"Jika memang kondisi ini dirasa berat, harus dilihat juga dari sisi pengusaha yang mengalami
kesulitan menjalankan usaha. Karena itu, perlu balancing. Kita mesti bisa sur-vive untuk kondisi
sekarang," ungkapnya.

Jika UMP yang ditetapkan di atas kemampuan pengusaha, dampak terburuk yang akan terjadi
adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tentu hal itu tidak diinginkan oleh semua pihak,
juga berisiko bagi realisasi investasi.

"Tentu kami tahu negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand memasang tarif UMP
yang rendah untuk menarik investor masuk. Namun perlu juga melihat kondisi pengusaha dalam
negeri sehingga tidak membuat chaos berbagai pihak. Buruh tidak diuntungkan dan pengusaha
pun merugi. Kita sama-sama cari win-win solu-tion," tutupnya, (bn-40)

294