Page 298 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 298
Dikatakannya, struktur skala upah sebenarnya sudah tercantum baik dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 maupun PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Hanya saja sejauh ini belum terealisasi di Kota Cimahi.
"Bukan hanya PP 36, di PP 78 juga ada tapi faktanya nggak pernah dijalankan. Maka salah satu
upaya kita untuk meningkatkan upah ini kita akan minta Perwal kepada wali kota untuk
mewajibkan kepada seluruh pengusah membuat struktur skala upah," ujar Asep.
Dirinya mencontohkan penerapan yang nantinya bisa tercantum dalam Perwal yang mengatur
tentang struktur skala upah. Untuk karyawan yang masa kerjanya baru 0-1 tahun, maka akan
tetap mendapat upah sesuai Upah Minimum Kota (UMK)
"Tapi kalau di atas satu tahun itu harus ada penambahan.Terus kalau buruh ada yang punya
jabatan, status pendidikannya tinggi itu harus ada penambahan juga," jelas Asep.
Dirinya melanjutkan, jika Perwal tersebut bisa terealisasi, maka akan sangat membantu
kesejahteraan para buruh. Apalagi berdasarkan hasil putusan Gubernur Jawa Barat Ridwan
Kamil, UMK tahun 2022 di Kota Cimahi hanya naik 0,95 persen atau sekitar Rp 30 ribu.
Sehingga besaran UMK Tahun 2022 ditetapkan Rp 3.272.668,50 atau hanya naik sekitar 0,95
persen dari tahun 2021 yang mencapai Rp 3.241.919. Penetapan itu jauh dibawah rekomendasi
yang disampaikan Pemkot Cimahi yang mencapai Rp 3.517.492. (B.110)**
297
