Page 328 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 328
Terkait penetapan surat keputusan (SK) ihwal upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum
kabupaten/kota (UMK), KSPI bakal menuntut 30 gubernur ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN).
"Kami akan mem-PTUN kan 30 SK gubernur terkait UMP dan UMK," ungkap Presiden KSPI Said
Iqbal dalam konferensi secara virtual, Jumat (3/12/2021).
KSPI menggugat karena rata-rata kenaikan UMP hanya 1,09 persen tahun depan. Kenaikan upah
ini mengacu pada perhitungan formula di Peraturan Presiden (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan. PP itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Aturan tersebut semestinya tidak berlaku setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan
putusan bahwa UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam
waktu dua tahun.
(SANDY)
327
