Page 335 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 335
Judul Kecewa, Buruh Bakal Gugat 30 Gubernur ke PTUN Terkait Upah
Minimum
Nama Media idxchannel.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.idxchannel.com/economics/kecewa-buruh-bakal-gugat-
30-gubernur-ke-ptun-terkait-upah-minimum
Jurnalis Advenia Elisabeth/MPI
Tanggal 2021-12-04 06:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) terus menyeruakan aksinya terkait penetapan
surat keputusan (SK) soal upah minimum provinsi ( UMP ) dan upah minimum kabupaten/kota (
UMK ). Bahkan, KSPI akan menuntut 30 gubernur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
KECEWA, BURUH BAKAL GUGAT 30 GUBERNUR KE PTUN TERKAIT UPAH MINIMUM
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) terus menyeruakan aksinya terkait penetapan
surat keputusan (SK) soal upah minimum provinsi ( UMP ) dan upah minimum kabupaten/kota (
UMK ). Bahkan, KSPI akan menuntut 30 gubernur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Kami akan mem-PTUN kan 30 SK gubernur terkait UMP dan UMK," ungkap Presiden KSPI Said
Iqbal dalam konferensi secara virtual, Jumat (3/12/2021).
KSPI menggugat karena rata-rata kenaikan UMP hanya 1,09 persen tahun depan. Kenaikan upah
ini mengacu pada perhitungan formula di Peraturan Presiden (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan. PP itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Presiden KSPI menuturkan, aturan tersebut semestinya tidak berlaku setelah Mahkamah
Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan bahwa UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat
dan harus diperbaiki dalam waktu dua tahun.
"Pengertian inkonstitusional bersyarat menurut para ahli hukum tata negara yang KSPI sudah
berkomunikasi, menyatakan inkonstitusional bersyarat. Artinya, UU Cipta kerja tidak berlaku
sampai dipenuhinya syarat-syarat yang disampaikan oleh MK," terangnya.
Selain itu, MK juga meminta pemerintah menangguhkan kebijakan yang bersifat strategis dan
berdampak luas selama UU Cipta Kerja direvisi. Dengan demikian, kebijakan upah dalam PP
Nomor 36 Tahun 2021 tak bisa menjadi acuan.
334
