Page 34 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 34
"Dengan keputusan tersebut, pengusaha merasa ada kepastian serta visibilitas yang membantu
pengusaha dalam membuat rencana untuk tahun-tahun mendatang," ujarnya.
Ia pun meyakini bahwa investor akan lebih tenang untuk bertahan di Jabar dan terbantu untuk
bisa menjaga persaingan yang kian sengit. Tidak hanya dengan negara lain, namun juga dengan
daerah lainnya.
"Kami berharap rekan- rekan karyawan tidak lagi melakukan sweeping ketika melakukan demo,
karena hal tersebut sangat merugikan pengusaha," katanya.
"Bahkan saat di Bali, Pak Presiden mengeluarkan pernyataan yang mendukung investasi, bahkan
meminta kepolisian mengawalnya. Kami menilai apa yang disampaikan oleh beliau sudah sangat
tegas, jelas dan tepat untuk saat ini." tuturnya.
Pengusaha Garmen asal Sukabumi, JS Choi juga mengapresiasi Gubernur Jabar atas terbitnya
SK upah sesuai UU Cipta Kerja. Upah tersebut berlaku untuk karyawan dengan masa kerja
kurang dari satu tahun.
"Di perusahaan saya, akan sesuaikan upah 2022 dengan ikut struktur skala upah sesuai Undang-
Undang berlaku di Indonesia," ucapnya.
Lebih jauh, JS menambahkan bahwa penerapan upah sesuai UU Cipta Kerja ini, juga akan
membantu pengusaha untuk recovery setelah masa Covid-19.
"Terutama setelah pengusaha menghadapi kesulitan perputaran keuangan, sebagai akibat
kesulitan kontener beberapa waktu lalu," tambahnya.
Tidak dapat direvisi
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmadja mengatakan
bahwa penetapan UMK tidak terlepas dari beberapa dasar peraturan, yaitu Undang-undang (UU)
13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU
11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI N0.36 tahun 2021 tentang
Pengupahan serta beberapa surat Menteri Ketenagakerjaan RI.
Kemudian juga didasari pada rekomendasi besaran penyesuaian nilai upah minimum
kabupaten/kota dari 27 bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat, juga berita acara Dewan
Pengupahan.
Tentu saja bahwa hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan,"
ungkapnya belum lama ini.
Menurutnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil turut bersimpati dan berempati terhadap hal ini.
Karena rumus-rumus di dalam perhitungan dikeluarkannya UMK ini didasarkan kepada Peraturan
Pemerintah dan tidak diberikan ruang terhadap diskresi daerah untuk menetapkan lebih dari itu.
"Terkait dengan putusan MK, menyatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki peraturan ini
di dalam 2 tahun. Namun demikian, selama 2 tahun ini seluruh peraturan yang terkait dengan
UU Cipta Kerja dan seluruh turunannya masih tetap berlaku termasuk PP 36 yang mendasari
terkait dengan perhitungan UMK ini," tuturnya.
Setiawan menegaskan bahwa tugas gubernur hanya menetapkan terkait dengan UMK ini dan
gubernur tidak dapat merevisi bahkan mengoreksi terkait dengan rekomendasi yang telah
disampaikan oleh seluruh bupati/wali kota.
33
