Page 39 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 39
Judul Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja, Kemnaker Sosialisasikan SUSU dan
PP/PKB
Nama Media beritakbb.pikiran-rakyat.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-
963166058/tingkatkan-kesejahteraan-pekerja-kemnaker-sosialisasikan-
susu-dan-pppkb
Jurnalis Ade Bayu Indra
Tanggal 2021-12-06 04:57:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Dalam rangka meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemerintahan
daerah dan unsur pengusaha /manajemen perusahaan, Kementerian Ketenagakerjaan
menggelar "Sosialisasi Penyusunan Struktur dan Skala Upah serta Peraturan Perusahaan (PP)
dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)" di Denpasar, Bali, 2 Desember 2021.
TINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA, KEMNAKER SOSIALISASIKAN SUSU DAN
PP/PKB
Dalam rangka meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemerintahan
daerah dan unsur pengusaha /manajemen perusahaan, Kementerian Ketenagakerjaan
menggelar "Sosialisasi Penyusunan Struktur dan Skala Upah serta Peraturan Perusahaan (PP)
dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)" di Denpasar, Bali, 2 Desember 2021.
Dalam sambutan sekaligus arahannya, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri,
menegaskan ada korelasi antara PP/PKB dengan kebijakan pengupahan.
Yakni pelaksanaan kebijakan pengupahan dapat menjadi materi muatan syarat kerja yang diatur
dalam PP/PKB. Sebagai amanat UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 92, maka
pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah (SUSU) di perusahaan dengan
memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
"SUSU harus dilampirkan oleh perusahaan pada saat permohonan pengesahan dan pembaruan
PP atau pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan PKB," kata Dirjen menyebut pasal 21 PP
Nomor 36 Tahun 2021.
Indah Anggoro berpendapat SUSU memiliki manfaat bagi pekerja /buruh, pengusaha dan
pemerintah. Bagi pekerja /buruh akan meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga kelangsungan
usaha bagi pengusaha dan manfaat bagi pemerintah akan menjamin keadilan bagi seluruh pihak.
38
