Page 4 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 4
“Kalau Apindo ya sesuai dengan inflasi saja, Karena kan rumusnya inflasi daerah, kalau inflasi
rendah masa mau naik tinggi. Engga sampe 1 persen inflasi Banten,” ujamya.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik, inflasi di Banten pada November 2021 yakni 0,19
persen. Sedangkan pertumbuhan ekonominya Banten di triwulan IIL 2021 yakni di angka 4,62
persen. Angka ini menurun bila dibandingkan dengan triwulan II yakni 8,95 persen.
Untuk diketahui ---besaran UMK 2022 daerah Banten yakni Kabupaten Pandeglang tidak ada
kenaikan atau tetap Rp 2.800.292.64. Kabupaten Lebak naik menjadi Rp 2.773.590.40 dari Rp
2.751.313.18 atau naik 0,81 persen. Lalu, Kabupaten Serang tidak ada kenaikan atau tetap Rp
4.125.186.86. Kabupaten Tangerang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 4.230.792.65. Kota
Tangerang naik menjadi Rp 4.285.798.90 dari Rp 4.262.015.37 atau 56 persen.
Kemudian, Kota Tangerang Selatan naik menjadi Rp 4.280.214.51 dari Rp 4.230.792.65 atau
naik 1,17 persen. Kota Cilegon menjadi Rp 4.434.306.772.64 atau naik 0,71 persen. Kota Serang
naik menjadi Rp 3.850.526.18 dari Rp 3.810.549.10 atau naik 0,52 persen.
Eddy mengatakan perusahaan bisa saja saklek pindah ke daerah lain dengan UMK yang lebih
rendah dari Banten. Seperti di Jawa Tengah yang UMK-nya tak sampai Rp 3 juta.
"Ya kalau Apindo berpikir, kalau upah tinggi di Banten maka kita pindah saja ke Jawa Tengah,
kan gampang," katanya. Begitu juga buruh. Kata Eddy apabila buruh kekeh dengan upah yang
diinginkan maka baiknya cari wilayah lain dengan upah tinggi.
"Begitu juga pekerja, kalau upah rendah cari yang upahnya tinggi ke tempat yang lain. Mereka
kan bukan orang Tangerang semua yang kerja paling 10 persen saja, Kalau di Tangerang kecil
pulang saja ke kampungnya nggak usah di Tangerang" tegasnya.
"Misal di Jawa Tengah upahnya cuma Rp 1,8 Sukabumi cuma Rp 2 juta. Kita sudah Rp 4,2 juta,
apalagi yang kurang, kita enggak usah lihat DKI Jakarta kan beda gaya hidupnya," tambah Eddy.
Eddy mengatakan potensi p rusahaan pindah ke daerah lain dengan UMK yang lebih rendah
besar. Menurut dia, upah menjadi acuan dalam kelangsungan perusahaan.
"Karena dampaknya sangat besar," katanya.
Dia mencontohkan PT Argo Pantes yang dahulu merupakan perusahaan besar kini bangkrut. Hal
itu disebabkan oleh pendapat tak sebanding dengan pengeluaran yang besar seperti upah
karyawan,
"Nah dari sana kita lihat bahwa upah itu sangat berdampak pada kelangsungan perusahaan,"
katanya,
Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Hardiansyah menegaskan pihaknya sepakat
mengadakan mogok kerja yang dimulai 6 hingga 10 Desember 2021.
Buruh kata Hardiansyah sangat kecewa dengan keputusan Gubernur Banten terkait penetapan
UMK di 2022.
"Kita jujur sangat kecewa atas keputusan Gubernur Banten dan pemerintah pusat karena kami
anggap bahwa pemerintah pusat sudah merampas amanat reformasi tentang otonomi daerah
kan penetapan upah minimum menjadi kewenangan absolut atau kewenangan mutlak
gubernur.”jelasnya.
Hardiansyah menuturkan, pihaknya dibuat bingung dengan kebijakan Peraturan Presiden nomor
36 tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai produk hukum turunan dari UU nomor 11 tahun
3
