Page 5 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 5
2020 tentang Cipta Kerja. Di sisi lain UU Ciptaker dinilai inkonstitusional, tetapi tetap berlaku.
Dalam poin 7 putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pemerintah diminta untuk menangguhkan
kebijakankebijakan yang bersifat strategis yang berdampak luas
"Dia abaikan amar putusan poin tujuh, poin tujuh jelas, Pemerintah dilarang membuat peraturan
turunan yang berdampak luas dan strategis. Penetapan upah minimum kan merupakan
peraturan yang mengatur tentang upah yang diberlakukan kabupaten dan kota!” tuturnya.
Hardiansyah mengatakan hal ini yang membuat Gubernur menetapkan UMK lantaran
mendapatkan intervensi Pemerintah Pusat melalui peraturan tersebut.
"Di Banten inflasi 3,51 persen, tapi nasional 5,4 persen. Artinya silahkan diambil salah satu.
Walaupun korelasinya sudah ada kesepakatan dari semua stakeholder melalui LKS Tripartite
Banten nah kesepakatannya diambilnya dari inflasi dan pertumbuhan nasional di 5,4 persen,"
katanya.
Menurut Hardiansyah, keputusan mutlak terkait penetapan UMK seharusnya oleh Gubernur
Banten. Namun, WH tak berkutik ketika penetapan UMK menggunakan PP nomor 36 tahun 202
"Inti permasalahannya di pemerintahan pusat yang mengintervensi pimpinan daerah untik
menetapkan upah minimum gunakan PP 36 itu sangat jelas sekali.” Tuturnya.
(irfan/gatot)
caption:
UNJUK RASA: Para buruh melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan UMK beberapa waktu
lalu. Buruh berencana mogok kerja mulai hari ini, Senin (6/12).
4
