Page 8 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021

ADA RENCANA MOGOK KERJA NASIONAL 6-10 DESEMBER TOLAK UMK 2022,
APINDO HARAP TAK ADA "SWEEPING" PEKERJA
Kenaikan upah minimum yang dinilai tidak layak membuat buruh di berbagai daerah berencana
mogok kerja selama 6-10 Desember 2021.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Ning Wahyu
Astutik berharap tidak ada tindakan sweeping pekerja.

"Apindo berharap rekan-rekan karyawan tidak lagi melakukan sweeping ketika melakukan demo,
karena hal tersebut sangat merugikan pengusaha," ujar Ning saat dihubungi Senin (6/12/2021).

Ning menjelaskan, demo merupakan hak yang dijamin undang-undang. Tetapi ia mengajak
buruh bersikap lebih arif.

Sebab, sudah begitu banyak perusahaan yang menderita dan berusaha bertahan di tengah
kesulitan akibat pandemi Covid-19.

"Janganlah membuat situasi memburuk kembali. Selain menyusahkan pengusaha, ujung-
ujungnya juga merugikan buruh jika perusahaan tidak bertahan," beber Ning.

Mengenai penetapan besaran UMK, Ning mengaku sangat menghargai keputusan Gubernur
Jabar Ridwan Kamil untuk mengimplementasikan UU Cipta Kerja di Jabar.
Dengan keputusan tersebut, pengusaha merasa ada kepastian serta visibilitas yang membantu
pengusaha dalam membuat berbagai rencana untuk tahun-tahun mendatang.

Selain itu Ning yakin bahwa investor akan lebih tenang untuk bertahan di Jabar dan terbantu
untuk bisa menjaga persaingan yang kian sengit, tidak hanya dengan negara lain, namun juga
dengan daerah lain.

UU Cipta Kerja Ekonom Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jabar, Acuviarta Kartabi
mengatakan, pengusaha dan buruh harus bijak dalam menyikapi UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja dibuat dengan semangat untuk meningkatkan perekonomian dan Investasi yang
berujung pada kesejahteraan pekerja.
UU Ciptaker sarat memberikan kemudahan kepada investasi, semangatnya menghilangkan
hambatan yang selama ini dikeluhkan. Seperti hambatan perizinan, SDM, hingga ketersediaan
lahan.

"Kompromi win-win solution antara pengusaha dan buruh harus dapat dilakukan untuk menjamin
keamanan dan kepastian hukum, khususnya pelaksanaan UU Ciptaker," beber dia.

Untuk itu, diskusikan dan sosialisasikan UU Ciptaker ini dengan baik terutama kepada buruh.
Buruh pun diminta jangan banyak menuntut, sementara pengusaha pun harus memberikan
timbal baliknya atas kemudahan-kemudahan yang diberikan.

"Seperti membantu pembukaan lowongan kerja dan memberi andil pada pertumbuhan
ekonomi," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar, Roy Jinto
mengatakan, buruh menolak UMK yang ditetapkan Ridwan Kamil karena menggunakan PP 36
Tahun 2021 tentang Perburuhan.

7