Page 507 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 507

Judul               Menaker ke Gubernur Soal UMP: Ikuti Ketentuan Pengupahan
                Nama Media          Sinar Indonesia Baru
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg5
                Jurnalis            detikfinance.com
                Tanggal             2021-12-03 15:08:00
                Ukuran              115x142mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 5.980.000

                News Value          Rp 17.940.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  buka  suara  atas  keputusan  Mahkamah
              Konstitusi  (MK)  mengenai  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  Dia
              memastikan bahwa UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku.



              MENAKER KE GUBERNUR SOAL UMP: IKUTI KETENTUAN PENGUPAHAN
              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  buka  suara  atas  keputusan  Mahkamah
              Konstitusi  (MK)  mengenai  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  Dia
              memastikan bahwa UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku.

              "Dengan  dinyatakan  masih  berlakunya  UU  Cipta  Kerja  oleh  MK.  sebagaimana  yang  telah
              disampaikan  Bapak  Presiden  beberapa  waktu  yang  lalu,  seluruh  materi  dan  substansi  serta
              aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK," katanya
              melaui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (2/12).
              Atas dasar Itu, sambung Ida, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat
              ini. termasuk pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku.

              Dia menjelaskan bahwa peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat
              UU Cipta Kerja telah selesa dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan Dengan demikian,
              proses  pengambilan  kebijakan  ketenagakerjaan  saat  Ini  harus  tunduk  pada  aturan  tersebut,
              termasuk mengenai pengupahan.

              "Oleh karenanya, saya kembali meminta kepada semua pihak khususnya para Kepala Daerah
              untuk  mengikut-  ketentuan  pengupahan  sebagaimana  diatur  dalam  PP  36/2021  Saya  juga
              mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM (upah minimum)
              saja, tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh
              pengusaha.' tegasnya.
              Lanjut  Ida.  upah  minimum  merupakan  instrumen  jaring  pengaman  bagi  pekerja/buruh
              Pengusaha tidak boleh membayar upah/gaji di bawah nilai upah minimum yang berlaku pada


                                                           506
   502   503   504   505   506   507   508   509   510   511   512