Page 512 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021

Judul KSPI Bakal Gugat Gubernur se-Indonesia, Minta SK UMP Dicabut
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5839017/kspi-bakal-
gugat-gubernur-se-indonesia-minta-sk-ump-dicabut
Jurnalis Trio Hamdani
Tanggal 2021-12-03 14:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kita akan mem-PTUN-kan SK Gubernur terhadap UMP dan
UMK, upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Rencana aksi mogok nasional yang melibatkan 2 juta buruh
di seluruh Indonesia belum kami putuskan tanggalnya karena atas permintaan kawan-kawan
daerah aksi akan difokuskan ke daerah terutama bupati/walikota dan gubernur harus mengubah
SK tentang kenaikan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Yang ketiga dari informasi yang kami terima, seluruh
daerah meminta agar diizinkan mogok daerah/modar. Jadi mereka akan menghentikan produksi,
melumpuhkan proses produksi di daerahnya masing-masing secara bergelombang, misal di
Cianjur, di Sukabumi, di Bogor, di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, terus bergelombang,
mereka mengistilahkan mogok daerah atau modar

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) KSPI menolak dengan tegas dan keras kebijakan yang telah
dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan, terkait dengan kenaikan
upah minimum yang kalau dilihat rata-rata kenaikan upah minimum untuk tahun 2022 baik UMP
di tingkat provinsi maupun UMK, nampaknya nanti UMK di tingkat kabupaten/kota hanya 1,09%

Ringkasan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal menggugat para gubernur atas penetapan
upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022. Pihaknya
menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

511