Page 514 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 514
Judul Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2022 di 34 Provinsi
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/12/03/144138226/daftar-
lengkap-kenaikan-ump-2022-di-34-provinsi
Jurnalis Muhammad Idris
Tanggal 2021-12-03 14:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) Ini ibarat mobil,
perusahaan-perusahaan ini baru lari pemanasan, baru ganti oli, tiba-tiba dikasih beban yang
tinggi. Ini bisa-bisa mobilnya masuk got
negative - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) Karena kalau dia tidak
punya kemampuan untuk bayar pegawainya, ya perusahaan itu tutup
neutral - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) Teman-teman buruh
yang saya hormati, karena saya dulu juga pernah jadi karyawan, saya menghormati mereka.
Tapi kita harus ada pada titik tengah. Yang penting mereka juga bisa dapat gaji, tetapi usahanya
juga jangan dikasih beban yang terlalu tinggi juga. Kasihan ini mereka
negative - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) Mereka ini punya kredit
refinancing terus. Bunganya saja dibayar, sebagian pokok tidak bisa dibayar. Kalau ditambah
beban lagi nanti lama-lama perusahaan tutup terus kita semua bubar. Sekarang kita pilih, tahan
sedikit (UMP 2022) tapi perusahaan selamat atau kita paksain perusahaan bubar dan kita tidak
dapat apa-apa
Ringkasan
Seluruh provinsi di Indonesia sudah resmi menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2022.
Kenaikan UMP 2022 ini bervariasi untuk masing-masing daerah. UMP 2022 ini ditetapkan masing-
masing gubernur di 34 provinsi, sebelum kemudian kepala daerah baik wali kota maupun bupati
menetapkan upah minimum kabupaten/kota. Pemerintah pusat melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengumumkan bahwa rata-rata kenaikan UMP 2022 hanya
naik 1,09 persen. Alasan pemerintah, karena kondisi dunia usaha masih tertekan selama masa
pandemi Covid-19.
513
