Page 508 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 508
satu wilayah Upah minimum |uga hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja maksimal 12
bulan.
Upah minimum provinsi (UMP), dalam pelaksanannya ditetapkan setiap tahunnya oleh Gubernur.
Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan catatan rata-
rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota dalam 3 tahun teraknir lebih tinggi dari rata-rata
pertumbuhan ekonomi provinsi, atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi
kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari
provinsi.
Dalam penetapan UMK, Gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi.
UMK tersebut ditetapkan setelah UMP ditetapkan dan harus lebin tinggi dari UMP Jika syarat
tidak terpenuhi, maka Gubernur tidak dapat menetapkan UMK.
"Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar
wilayah, baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten/Kota tidak semakin melebar. Kita optimis
dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia
usaha kian bergairah yang berdampak pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja
Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,* tutur Ida
Ida menambahkan bahwa mediator hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan
berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan upah minimum 2022 maupun penerapan struktur
skala upah (SUSU) di perusahaan. Mediator akan membantu serta memfasilitasi penyusunan
SUSU, sedangkan pengawas harus siap melakukan monitoring dan penegakan hukum khususnya
di bidang pengupahan
"Saya telah menginstruksikan agar Mediator dan Pengawas Ketenagakerjaan untuk siap siaga
membantu dan mengawasi pelaksanaan UM 2022 serta penerapan SUSU. Jika ditemukan
pelanggaran, saya meminta para Kepala Daerah untuk ikut tegas dalam menindaklanjuti hasil
pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan di daerah Mari kita bersama-sama ciptakan ekosistem
upah yang berkeadilan," tutupnya
507
