Page 571 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 571
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah buka suara atas keputusan Mahkamah
Konstitusi (MK) mengenai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dia
memastikan bahwa UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku.
MENAKER TEGASKAN UU CIPTAKER BERLAKU
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah buka suara atas keputusan Mahkamah
Konstitusi (MK) mengenai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dia
memastikan bahwa UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku.
"Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah
disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, seluruh materi dan substansi serta
aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK," katanya
melaui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (2/12).
Atas dasar itu, sambung Ida, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat
ini, termasuk pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku.
Dia menjelaskan bahwa peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat
UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan. Dengan demikian,
proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada aturan tersebut,
termasuk mengenai pengupahan.
"Oleh karenanya, saya kembali meminta kepada semua pihak khususnya para Kepala Daerah
untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga
mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM (upah minimum)
saja, tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh
pengusaha," tegasnya.
Lanjut Ida, upah minimum merupakan instrumen jaring pengaman bagi pekerja/buruh.
Pengusaha tidak boleh membayar upah/gaji di bawah nilai upah minimum yang berlaku pada
satu wilayah.
Upah minimum juga hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja maksimal 12 bulan. Upah
minimum provinsi (UMP), dalam pelaksanannya ditetapkan setiap tahunnya oleh Gubernur.
Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan catatan rata-
rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota dalam 3 tahun terakhir lebih tinggi dari rata-rata
pertumbuhan ekonomi provinsi, atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi
kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari
provinsi. Dalam penetapan UMK, Gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan Pengupahan
Provinsi. UMK tersebut ditetapkan setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi dari UMP.
Jika syarat tidak terpenuhi, maka Gubernur tidak dapat menetapkan UMK.
"Formula UMP dan UMK pada PP. 36/2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar
wilayah, baik antar Provinsi maupun antar kabupaten/kota tidak semakin melebar. Kita optimis
dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia
usaha kian bergairah yang berdampak pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.
Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutur Ida.
570
