Page 125 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2019

Namun tidak tidak terlalu melebar dibandingkan dengan PP 78/2015.

"Kalau pakai PP maka gap akan makin melebar tapi kalau pakai KHL akan tetap ada
gap tapi akan makin mengecil," jelas Said Iqbal.

Said menjelaskan, perhitungan kenaikan upah berdasarkan KHL juga bisa diimbangi
dengan pembuatan zonasi industri. Di mana perhitungan KHL bagi industri labour
intensive alias padat karya berbeda dengan industri capital intensive atau pada
modal.

"Dengan demikian perusahaan tetap punya daya saing dan buruh tetap terjamin
upah, dan kesejahteraannya," jelas dia.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia,
menyatakan sepakat dengan formulasi kenaikan pada PP 78/2015. Untuk tahun
2019, ditetapkan kenaikan sebesar 8,03 persen. Kenaikan tersebut juga
ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam menetapkan gaji.

Hanya saja dengan penyesuaian upah yang sudah berlaku, besaran di masing-
masing daerah tidak sama. Seperti daerah Karawang, Jawa Barat menjadi yang
paling tinggi menjadi Rp4,2 juta per bulan dan Kota Banjar menjadi yang terkecil
dengan Rp 1,6 juta per bulan.

"Kalau itu kenaikannya selalu sama, kan makin lama makin tinggi, akibatnya shifting
udah mulai terjadi ke daerah-daerah Jawa Tengah yang lebih murah," ujarnya.

Nah, Rosan mengusulkan pemerintah bisa menahan kenaikan di wilayah yang
upahnya sudah tinggi. "Jadi, mungkin yang sudah Rp 4 juta, mungkin kenaikannya
5 persen, mungkin yang masih Rp 1,6 juta mungkin boleh naik 8,5 persent,"
katanya.

Direktur Riset dari Center for Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah
menilai gap besaran upah antar daerah sudah terjadi. Apabila merevisi PP 75/2015
juga tidak bisa langsung mengurangi terjadinya gap upah.

"Jadi, diharapkan kedua pihak juga bisa saling memahami kondisi masing-masing
agar tercapai kesepakatan yang optimal untuk perekonomian nasional," tukas Piter.

Page 124 of 127.