Page 43 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2019
P. 43
Title ADA WARGANYA YANG 10 TAHUN JADI TKW DAN TAK BISA PULANG, INI TANGGAPAN
PEMKAB MAJALENGKA
Media Name jabar.tribunnews.com
Pub. Date 26 November 2019
Page/URL https://jabar.tribunnews.com/2019/11/26/ada-warganya-yang-10-tahun-jad i-tkw-dan-
tak-bisa-pulang-ini-tanggapan-pemkab-majalengka
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
ADA WARGANYA YANG 10 TAHUN JADI TKW DAN TAK BISA PULANG, INI
TANGGAPAN PEMKAB MAJALENGKA
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA
- Beberapa hari lalu, Kabupaten Majalengka diramaikan dengan informasi Tenaga
Kerja Wanita (TKW) asal Desa Biawak, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka
yang tidak pulang selama 10 tahun terakhir.
Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin)
Kabupaten Majalengka , Sadili mengatakan jika memang ada anggota keluarga yang
bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri bermasalah, pihaknya meminta
keluarganya melaporkan.
Agar, kata dia, pihaknya langsung menindaklanjuti permasalahan apa yang
dilaporkan kepada pihak terkait.
"Segera laporkan ke kami, laporan pengaduannya begitu terus harapannya seperti
apa dan kami pasti akan menindaklanjuti," ujar Sadili saat ditemui Tribuncirebon ,
Selasa (26/11/2019).
Setelah itu, kata dia, pihaknya menindaklanjuti dengan melayangkan surat ke
Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) sebagai
upaya penanganan.
Ia mengimbau warga Kabupaten Majalengka jangan sungkan melaporkan kepada
Disnakerin jika memang ada anggota keluarganya yang bermasalah terkait bekerja
di luar negeri.
"Kami akan kirim surat, kemudian di Jakarta ke Kementerian dan ke Pelayanan
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P3TKI) nanti pasti akan
koordinasi dengan kementerian luar negeri. Lalu Kementerian Luar Negeri akan
koordinasi dengan KBRI di sana gitu," ucap dia.
Sadili menambahkan meski status Pekerja Migran tersebut ilegal, pihaknya akan
tetap membantu menangani tanpa membedakan dengan yang legal.
Sebab, menurutnya, pihak terkait akan lebih mengedepankan kemanusiaan tanpa
melihat latar belakang sponsor yang memberangkatkan pekerja yang bersangkutan.
"Pada dasarnya, pemerintah dihadapkan pada masalah khususnya masalah
Page 42 of 127.
