Page 58 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2019
P. 58

Title          UMP DKI, JABAR & JATIM TINGGI, PENGUSAHA ALIHKAN BISNIS KE JATENG
               Media Name     detik.com
               Pub. Date      26 November 2019
                              https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4798834/ump-dki-jabar- -jatim-tinggi-
               Page/URL
                              pengusaha-alihkan-bisnis-ke-jateng
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive

               UMP DKI, JABAR & JATIM TINGGI, PENGUSAHA ALIHKAN BISNIS KE
               JATENG


               Semarang - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memperkirakan para pengusaha
               yang bakal memindahkah bisnisnya ke Jawa Tengah akan bertambah. Relokasi ini
               terjadi lantaran upah di Jawa Tengah lebih rendah dibanding DKI Jakarta, Jawa
               Barat dan Jawa Timur.

               Oleh sebab itu, Ida mengatakan, harus ada persiapan tenaga kerja terampil untuk
               menyambut pengusaha yang memindah bisnisnya ke Jawa Tengah.

               "Kesiapan tenaga kerja karena akan banyak migrasi dari provinsi lain karena UMP
               (Upah Minimum Provinsi) lebih rendah dibanding yang lain maka banyak yang
               berminat relokasi usaha ke Jawa Tengah," kata Ida usai memberikan sambutan
               pada penutupan Rakor Bidang Lattas di BBPLK Semarang Selasa (26/11/2019).

               Maka menurut Ida Balai Latihan Kerja (BLK) harus turut siap menyambut itu untuk
               menghasilkan pekerja yang terampil dan siap di dunia kerja.

               "Harus disambut tenaga kerja yang terampil dari BLK-BLK untuk merespon relokasi
               usaha ke Jateng," kata Ida.

               Untuk diketahui UMP DKI Jakarta 2020 sebesar Rp 4.267.349, Jawa Barat Rp
               1.810.351,36. Jawa Tengah Rp 1.742.015,22, dan Jawa Timur Rp 1.768.777,08.

               Sementara itu terkait isu akan dihapusnya Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK),
               Ida menyebut sejauh ini pengupahan masih mengacu pada PP 78 tahun 2015.
               Pihaknya harus mendengarkan masukan dari berbagai pihak.

               "Dasar pengaturan UMP masih PP 78 tahun 2015. Kita sedang dengarkan berbagai
               pihak tentang kemungkinan revisi PP 78 itu," pungkas Ida.

               (alg/hns) menteri ketenagakerjaan ida fauziyah ump ump 2020 jawa tengah
               birojatengdiy.















                                                       Page 57 of 127.
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63