Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2019
P. 102
Seluruh laporan pengaduan pembayaran THR berasal dari sembilan provinsi. Yakni,
DKI Jakarta, Banten dengan 26 laporan, Jatim, dan DI Jogjakarta dengan 15
laporan. Lalu disusul delapan laporan dari Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan
Jambi yang masing-masing memiliki dua laporan, serta satu laporan dari Sumatera
Barat.
Jumlah laporan tersebut dinilai menurun 21 persen dibanding tahun sebelumnya,
yakni sebanyak 318 laporan. Sedangkan, pada 2017 pernah tercatat 412 laporan.
Hanif menilai penurunan tersebut merupakan buah dari harmonisnya hubungan
industrial antara pengusaha dan pekerja. "Kesadaran para pengusaha untuk
memberikan THR bagi pekerja terus meningkat. Apalagi itu merupakan kewajiban
sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016,"
terangnya.
Pihaknya juga memperketat pengawasan terhadap pemberian THR. Dari tingkat
pusat hingga daerah melalui dinas. Selain menerima pengaduan, Kemnaker juga
menerima konsultasi pembayaran THR. Hingga 10 Juni, posko sudah memberikan
525 konsultasi.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal
menuturkan, pemerintah sudah mengakomodasi kebutuhan pekerja. Terutama soal
pemenuhan THR. Dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang
pengupahan, hak-hak pekerja terpenuhi. Sehingga mencukup kebutuhan untuk
Lebaran. "Bonus dan THR yang biasanya macet oleh perusahaan, kini sudah mulai
berkurang," ujarnya.
Page 101 of 131.
