Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2019

Malaysia memiliki 1.600 peneliti persejuta penduduk. Korea Selatan 8.000 peneliti
persejuta penduduk. Target Indonesia untuk memiliki 8.000 peneliti persejuta
penduduk tahun 2045 masih jauh untuk dicapai.

Selain bidang akademik, terdapat pekerjaan yang membutuhkan individu dengan
kemampuan penelitian. Misalnya, analis kebijakan. Saat ini jumlah analis kebijakan
masih sedikit (6 persen). Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2019
mencatat, sekitar 360 analis kebijakan aktif dari target 6.000 Jabatan Fungsional
Analis Kebijakan (JFAK) tahun 2020.

Belum Lihat

Ini terjadi karena pemerintah belum melihat manfaat hasil riset bagi penyusunan
kebijakan. Seperti yang disampaikan Prof Rovina Ruslami, peneliti dari Universitas
Pad-jadjaran. Dia menyoroti pentingnya kolaborasi antara peneliti dan pemerintah.
Rovina melihat masih sedikit birokrat yang menggunakan hasil penelitian untuk
diadopsi oleh pemangku kebijakan.

Kemungkinan banyak yang masih berpikir tanpa mengikuti rekomendasi hasil
penelitian, pekerjaan sehari-hari masih berjalan secara normal. Hal ini mungkin
menjadi salah satu sebab banyak institusi tidak menganggap penting penelitian
diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Akibatnya, PNS berpendidikan tinggi tidak
terlalu diberdayakan

Namun tidak semua birokrat berpikir demikian. Salah satunya Menteri Keuangan
(Menkeu) Sri Mulyani Indra-wati. Dalam salah satu acara dia menegaskan, perlunya
seluruh regulasi di Kemenkeu dievaluasi dengan melibatkan akademisi untuk
melakukan penelitian. Sehingga diharapkan formulasi dari kebijakan-kebijakan
Kemenkeu selalu memiliki landasan berbasis akademis.

Semoga saja institusi lain juga melibatkan akademisi. Apabila suatu institusi
memang tidak lagi membutuhkan pegawai berpendidikan tinggi dapat membuka
kerja sama antarkementerian/lembaga untuk transfer pegawai sesuai dengan
kebutuhan.

Jangan sampai investasi negara donor penyedia beasiswa untuk pendidikan PNS
kurang dioptimalkan oleh institusi ketika pulang sekolah. Jangan sampai penguatan
SDM di era milenium ini hanya menjadi slogan pemerintah. Daniel Lumban Tobing,
Jubir PDIP, mengingatkan, jangan sampai slogan penguatan SDM oleh pemerintah
hanya akan menjadi wacana, tanpa tindakan nyata, terarah, dan terukur.

Penulis Doktor Administrasi Bisnis dari Victoria University, Melbourne

Page 48 of 131.