Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020
P. 20
sepenuhnya diatasi dengan revisi peraturan. Penyelenggaraan gelombang IV dikhawatirkan
masih dibayangi persoalan yang sama.
Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja Rudy Salahuddin, Selasa (14/7/2020), berharap
pendaftaran bisa dibuka lagi pada pekan keempat bulan ini.
PENYELENGGARAAN GELOMBANG IV DIBAYANGI PERSOALAN
Setelah tertunda hampir dua bulan, pendaftaran program Kartu Pra-kerja akan dibuka lagi.
Namun, sejumlah persoalan yang sejak awal membayangi program ini dinilai belum dapat
sepenuhnya diatasi dengan revisi peraturan. Penyelenggaraan gelombang IV dikhawatirkan
masih dibayangi persoalan yang sama.
Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja Rudy Salahuddin, Selasa (14/7/2020), berharap
pendaftaran bisa dibuka lagi pada pekan keempat bulan ini.
Saat ini pemerintah tengah menunggu hasil pemeriksaan pelaksanaan gelombang I-III oleh
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Ada beberapa lembaga pelatihan yang sedang diverifikasi BPKP. Kami berharap bisa selesai
minggu ini, bersamaan dengan aturan pelaksanaan secara paralel, sehingga minggu keempat
(bulan Juli) ini bisa dibuka," kata Rudy.
Program Kartu Prakerja gelombang IV akan diprioritaskan bagi pekerja terdampak pandemi
Covid-19 yang tercatat di data Kementerian Ketenagakerjaan. Saat ini tercatat 1,7 juta pekerja
terdampak pandemi, tetapi baru 143.000 orang yang menerima Kartu Prakerja. Jumlah itu
bagian dari 680.000 peserta program.
Sejak dimulai 11 April 2020, sejumlah persoalan membayangi penyelenggaraan program Kartu
Prakerja. Ini membuat pemerintah merevisi sejumlah regulasi, seperti Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Perpres No 36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program
Kartu Prakerja yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 7 Juli 2020.
Aturan itu memuat 11 poin perubahan dari perpres sebelumnya. Kementerian Koordinator
Perekonomian juga menyusun regulasi terkait.
Namun, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri
Hartati berpendapat, revisi peraturan itu tidak signifikan menjawab persoalan. "Aturannya
memang harus direvisi. Persoalannya, program ini sudah berjalan sampai tiga gelombang, tetapi
perubahan yang dilakukan juga tidak terlalu signifikan," ujarnya.
Masalah yang berulang disorot antara lain kemitraan dengan perusahaan platform digital
sebagai penyedia pasar (marketplace) tanpa mekanisme pengadaan barang dan jasa
pemerintah. Problem ini dijawab lewat Pasal 31A Perpres No 76/2020 yang menyebut pemberian
dan pelaksanaan manfaat serta pemilihan platform digital tidak termasuk lingkup pengaturan
19
