Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020

pengadaan barang/jasa pemerintah, tetapi tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika yang
berkaitan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai aturan itu cenderung melanggengkan praktik
pemilihan platform digital tanpa mekanisme sebagaimana diatur dalam Perpres No 16/2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menurut peneliti ICW, Wana Alamsyah, perpres
hasil revisi ini berpotensi memunculkan persoalan baru.

Enny menambahkan, perpres baru terkesan menimpakan kesalahan kepada peserta. Dalam
Pasal 31C, peserta yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan, tetapi telah menerima bantuan
biaya pelatihan dan insentif, wajib mengembalikan uang kepada negara. Jika peserta tidak
mengembalikan uang negara dalam 60 hari, manajemen pelaksana dapat mengajukan gugatan
ganti rugi. "Persoalannya, kenapa waktu verifikasi, orang itu bisa lolos? Berarti masalahnya ada
di sistem seleksi yang tidak beres. Lantas, kenapa yang dikenai sanksi mengembalikan uang
hanya masyarakat?" ujarnya.

Anggaran program Kartu Prakerja disalurkan kepada lembaga pelatihan sebagai biaya pelatihan
serta kepada peserta sebagai biaya insentif. Namun, perpres baru tidak mengatur
pertanggungjawaban biaya pelatihan yang diberikan kepada lembaga pelatihan dan ikut
diterima platform digital melalui pungutan komisi.

Menurut Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Susiwijono, perpres hasil revisi sudah
menampung masukan dan rekomendasi banyak pihak, termasuk Komisi Pemberantasan
Korupsi, Kejaksaan Agung, BPKP, kepolisian, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Beberapa lembaga itu kini dimasukkan dalam Komite Cipta Kerja yang dikoordinasikan oleh
Kementerian Koordinator Perekonomian. "Kami ingin menjamin program ini tetap bisa berjalan
dengan tetap menjaga aspek akuntabilitas dan tata kelola program," kata Susi.

Terkait kewajiban pengembalian uang dan tuntutan ganti rugi kepada peserta, Staf Ahli Bidang
Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Perekonomian
Elen Setiadi mengatakan, pengenaan sanksi baru diberlakukan untuk peserta gelombang IV.

Pasal itu dimunculkan sebagai langkah preventif agar penyaluran program tepat sasaran,
sekaligus langkah korektif berupa tuntutan hukum. "Pengaturan itu sifatnya prospektif ke depan,
tidak boleh berlaku mundur," ujarnya. (AGE)

20