Page 235 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020
P. 235
Judul Buruh Yogya: RUU Ciptaker Lebih Buruk dari Zaman Kolonial
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200714103704-20-
524386/buruh-yogya-ruu-ciptaker-lebih-buruk-dari-zaman-kolonial
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-07-14 10:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Erlangga (Staf departemen pendidikan dan propaganda Dewan Pimpinan Daerah
(DPD) Gabungan Serikat Buruh Indonesia) UU ini nantinya akan jauh lebih buruk dari UU di
zaman Kolonial
positive - Erlangga (Staf departemen pendidikan dan propaganda Dewan Pimpinan Daerah
(DPD) Gabungan Serikat Buruh Indonesia) RUU ini akan melanggengkan kondisi krisis,
memudahkan investasi, namun menaruh rakyat di bawah ancaman bencana
negative - Irsad Ade Irawan (Juru Bicara Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY) Omnibus
Law Cipta Kerja sangat berpotensi menjadi penghambat utama bagi pemenuhan hak - hak
ekonomi, sosial, dan budaya rakyat Indonesia
Ringkasan
Sejumlah elemen buruh yang tergabung dalam sejumlah serikat buruh di Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) berencana menggelar aksi tolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang
(RUU) Cipta Kerja yang akan disahkan menjadi Undang-Undang, pada 16 Juli 2020.
BURUH YOGYA: RUU CIPTAKER LEBIH BURUK DARI ZAMAN KOLONIAL
Jakarta - Sejumlah elemen buruh yang tergabung dalam sejumlah serikat buruh di Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) berencana menggelar aksi tolak Omnibus Law Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Kerja yang akan disahkan menjadi Undang-Undang, pada 16 Juli 2020.
Staf departemen pendidikan dan propaganda Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gabungan Serikat
Buruh Indonesia (GSBI) DIY, Erlangga menegaskan pihaknya bersama Front Perjuangan Rakyat
(FPR) Yogyakarta siap turun ke jalan jika DPR RI dan pemerintah tetap ngotot mengesahkan
RUU tersebut.
Erlangga berpandangan bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini jika disahkan justru akan
menjadi UU yang menyerahkan tanah air Indonesis ke pihak asing. Negeri ini bisa kehilangan
kedaulatan sehingga sangat merugikan seluruh rakyat.
Pihaknya mencontohkan, isi RUU bagian keempat soal Pertanahan. Pasal 127 akan
memperpanjang jangka waktu hak pengelolaan tanah alias Hak Guna Usaha (HGU) menjadi 90
234
