Page 236 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020
P. 236
tahun. Padahal dalam UU Pokok Agraria yang lahir pada 1960, batasan HGU maksimal 25-35
tahun.
"UU ini nantinya akan jauh lebih buruk dari UU di zaman Kolonial," kata Erlangga kepada
CNNIndonesia.com , Selasa (14/7).
Dalam Klaster Ketenagakerjaan, lanjut Erlangga, RUU Cipta Kerja akan mengurangi,
menghilangkan hak, dan kesejahteraan buruh. Bahkan RUU tersebut juga akan menghilangkan
aspek perlindungan bagi buruh, serta menghilangkan aspek pidana bagi pengusaha yang
melanggar.
Demi investasi asing, kata dia, sistem pengupahan yang diajukan semakin memperlihatkan sikap
pemerintahan Jokowi yang mempertahankan politik upah murah dan memperparah perampasan
upah buruh. Sekaligus, memperlihatkan komitmen buruk pemerintah terhadap perlindungan
buruh, petani, masyarakat adat, lingkunggan dan kedaulatan bangsa.
"RUU ini akan melanggengkan kondisi krisis, memudahkan investasi, namun menaruh rakyat di
bawah ancaman bencana," ucapnya.
Juru Bicara Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY, Irsad Ade Irawan juga menyatakan
siap menggelar aksi unjuk rasa, pada 16 Juli 2020 untuk membatalkan pengesahan Omnibus
Law RUU Cipta Kerja Selain itu, MPBI DIY mempertimbangkan untuk menggugat melalui Judicial
Review. Menurutnya, secara keseluruhan, pasal - pasal di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja
bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, serta rasa keadilan, dan kemanusiaan.
"Omnibus Law Cipta Kerja sangat berpotensi menjadi penghambat utama bagi pemenuhan hak
- hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyat Indonesia," tegas Irsad dalam konferensi pers MPBI
di Yogyakarta, 13 Juli 2020.
Pelibatan buruh melalui pembentukan Tim Teknis Cluster Ketenagakerjaan di akhir jelang Rapat
Paripurna, anggap Irsad, hanya sebagai akal-akalan pemerintah dan DPR RI agar seolah-olah
unsur pekerja atau buruh sudah terlibat dalam penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
(sut/ain).
235
