Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020
P. 27
"Pertama, kami tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan kesepakatan
apapun. Tetapi hanya mendengarkan masukan dari masing-masing unsur," ujar Said dalam
keterangan tertulis. Selasa (14/7).
Unsur yang dimaksud Said yakni pemerintah, serikat pekerja. Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Alasan kedua, kata Said. unsur Apindo dan Kadin mengembalikan konsep RUU usulan unsur
serikat pekerja.
Pihaknya semakin kecewa lantaran Apindo dan Kadin tidak mau menyerahkan usulan konsep
secara tertulis. "Barangkali mereka merasa di atas angin karena merasa didukung oleh unsur
pemerintah." kata Said.
Alasan ketiga, lanjut Said. ada kesan pembahasan akan dipaksakan selesai 18 Juli 2020. Dengan
jumlah pertemuan yang hanya 4-5 kali, serikat buruh memiliki dugaan ini hanya jebakan dan
alat untuk mendapatkan legitimasi dari buruh.
Tidak mungkin membahas pasal-pasal yang sedemikian berat hanya dalam 4-5 kali pertemuan,"
ujar Said.
Alasan lain, masukan dari kalangan buruh hanya ditampung. Artinya, tidak ada kesepakatan dan
keputusan apapun dalam bentuk rekomendasi dalam menyelesaikan substansi masalah RUU
Cipta Kerja.
Padahal, kata Said, ada sejumlah substansi persoalan yang harus diselesaikan dalam RUU Cipta
Kerja klaster ketenagakerjaan, yakni Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Upah Minimum
Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) hingga pemberlakuan upah per jam di bawah upah minimum.
"Berdasarkan empat alasan di atas, kami dari KSPI. KSPSI AGN. dan FSP Kahutindo keluar dan
mengundurkan diri dari tim teknis Omnibus Law RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan." ucap
Said. (Kompas.com)
26
