Page 275 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020

GELOMBANG IV DIBUKA AKHIR JULI

MESKI dirundung pro kontra, namun pemerintah akan membuka pendaftaran peserta Kartu
Prakerja gelombang IV dalam waktu dekat. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Susiwijono menuturkan, pembukaan itu akan dilakukan akhir bulan ini.

"Kita mengharapkan gelombang IV dapat segera dibuka pada akhir Juli ini. Mudah-mudahan
nanti kuotanya sampai 500.000 peserta, dan memberikan prioritas pada pekerja yang
terdampak Covid-19 yang sudah masuk dalam list dari Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya
di Jakarta, kemarin (13/7).

Pembukaan itu juga seiring dengan adanya Perpres 76/2020. Beleid itu menjadi dasar perbaikan
aturan program kartu prakerja yang pelatihannya sempat terpaksa diberhentikan sementara
selama evaluasi. Susiwijono melanjutkan, program pelatihan nantinya akan dilakukan secara
of-jUne namun juga memperhatikan dinamika pandemi Covid-19. Seperti diketahui, pada
gelombang I hingga III, seluruh pelatihan dilakukan secara online.

Dia juga menekankan adanya sanksiyang akan dijatuhkan. Hal itu juga tertuang dalamPerpres
ituyang mengamanatkan bahwa manajemen pelaksana kartu prakerja dapat melakukan
tuntutan ganti kerugian dan tuntutan pidana apabila penerima kartu prakerja melakukan
kecurangan. Dengan adanya aturan itu, diharapkan manfaat kartu prakerja bisa tepat sasaran.

"Jika penerima kartu prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas atau data pribadi,
manajemen pelaksana bisa mengajukan tuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan," tegasnya.

Di tempat yang sama, Deputi BidangKoordinasiEkonomiDigital, Ketenagakerjaan, dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin menambahkan,
pembukaan gelombang IV akan dilakukan usai verifikasi pembayaran lembaga pelatihan
selamagelombanglsam-paim Verifikasi itu juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP).

"Disampaikan kami dalam min-ggu ketiga minggu keempat siap melakukan pembukaan hatch
IV kembali dengan setelah mendapatkan hasil verifikasi," jelasnya.

Sementara itu, Staf Ahli bidang Regulasi, PenegakanHukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kemenko
Perekonomia Elen Setiadi menyampaikan, esensi perubahan Perpres merupakan bagian dari
evaluasi tata kelola pelaksanaan kartu prakerja. Sebab, program tersebut sempat dianggap tidak
jelas dan berpotensi merugikan negara oleh berbagai kalangan.

"Jadi Perpres 76/2020 memberikan penegasan dan penjelasan," katanya.

Dalam peraturan tersebut juga menegaskan, bahwa segala kebijakan, ketentuan, dan
pelaksanaan yang telah diambil komiter kerja dan manajemen pelaksana dianggap sah.
Sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan perun-dang-undangan.
Elen mengatakan, penyempurnaan mekanisme,tata kerja, dan tata kelola kartu prakerja
tidakakan berhenti di sini saja.

Tetap akan membutuhkan aturan teknis pelaksanaannya yang sedang dibahas olehKemen-
koPerekonomian. Berkaitan dengan mekanisme kurasi, penunjuk-kan dengan platform digital
dan lembaga pelatihan, serta teknis mengevaluasi macam-macam pelatihan yang diberikan.

"Termasuk mendetilkan mekanisme pelaksanaan kartu pra kerjayang dilakukan secara ojfline
dan hal baru yang belum diatur di dalam permenko sebelumnya," tandasnya.

274