Page 276 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020
P. 276
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari menegaskan,
kartu prakerja belum menimbulkan kerugian negara.
"Seperti yang diungkapkan bapak Ketua KPK (Firli Bahuri) di depan DPR RI akhir Juni lalu," jelas
Denni.
Dia ingin program kartu prakerja beres, bersih, dan dapat segera dimulai kembali. Dosen
ekonomi-ka dan bisnis Universitas Gadjah Mada itu memaparkan, hingga saat ini sudah ada495
ribu peserta yang menyelesaikan pelatihan. 476 ribu peserta di antaranya sudah menerima
insentif. Denni meminta para peserta yang sudah mengikuti pelatihan, namun belum menerima
insentif harap memastikan sudah memberikan rating dan ulasan. Selain itu, nomor handphone,
rekening, dan nomor induk kependudukan (NEK) aktif dan sama seperti yang didaftarkan.
"Bagi pengguna dompet digital, harap sudah di-upgrade. Jadi sabar saja, karena PMO akan
terus melakukan perbaikan dalam sistem informasi untuk melayani masyarakat," jelasnya.
Ekonom Indef Bhima Yudhisti-ra memandang, dengan tetap dijalankannya program pelatihan
di tengah pro kontra yang terjadi, ada beberapa hal yang harus dicermati. Pertama, lebih baik
program kartu prakerja dihentikan dulu. Kedua, bentuk pelatihan sebaiknya yang diatur dalam
Perpres harusnya lebih didominasi dengan pelatihan yang berbasis Balai Latihan Kerja (BLK).
"Itu lebih efektif, karena skill-nya lebih banyak terserap ke dunia usaha dan industri
dibandingkan jika pelatihan dengan platform digital," tuturnya.
Selain itu, Bhima menyebut revisi Perpres selanjutnya juga semestinya berkaitan dengan posisi
PMO yang harusnya di bawah kementerian teknis yakni Kemenaker, bukan Kemenko
Perekonomian. "Karena ini sudah bermasalah secara kelembagaan," jelas Bhima. (dee/han/ted)
275
