Page 278 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020
P. 278
tersebut diambil seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial serta exit strategy yang
dilakukan pemerintah. ( "Dengan adanya perpres ini, kami harapkan pelaksanaan program
dapat berjalan dengan lancar, karena gelombang-gelombang selanjutnya sudah amat
dinantikan oleh para calon peserta program Kartu Prakerja," ujar Susiwijono dalam siaran pers
yang diterima di Jakarta, Selasa (14/7/2020).
Susiwijono menjelaskan, selain kepada pencari kerja, Kartu Prakerja juga diberikan ke pekerja
atau buruh yang terkena PHK dan pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan
kompetensi kerja. Termasuk pekerja atau buruh yang dirumahkan serta pekerja bukan penerima
upah, yang di dalamnya adalah pelaku usaha mikro dan kecil.
Perpres baru ini juga mengatur pihak-pihak yang tidak bisa menerima Kartu Prakerja, di
antaranya pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD),
aparatur sipil negara, TNI/POLRI, kepala desa dan perangkat desa, serta direksi, komisaris, dan
dewan pengawas badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah (BUMN/BUMD).
Perpres juga memperkuat susunan organisasi Komite Cipta Kerja dengan penambahan anggota
komite yang meliputi menteri sekretaris negara, sekretaris kabinet, jaksa agung, kapolri, kepala
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).
"Penambahan anggota komite ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola yang
baik," tandasnya.
(uka).
277
