Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MARET 2020
P. 69
Proses penetapan dan peninjauan upah minimum pun sudah diselaraskan dengan
ketersediaan data ekonomi makro yang valid, relevan, dan akuran sesuai
kebutuhan.
Selain itu, RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga dapat menghilangkan kerancuan
dalam implementasi pemberian upah pekerja.
Nantinya, penyebarluasan upah minimum akan dievaluasi secara ketat.
"Itu dilakukan agar penerapannya sesuai dengan filosofinya sebagai jaring
pengaman," jelas Ida Fauziyah.
Selain itu, RUU Omnibus Law Cipta Kerja dinilai mampu mengurangi disparitas upah
antara kabupaten dalam satu provinsi seperti yang terjadi saat ini.
Misalnya antara kabupaten di Jawa Barat. Disparitas antara Bekasi, Karawang
dengan Garut, Tasik saat ini masih cukup tinggi. Upah minimum di Bekasi mencapai
Rp 4 jutaan sementara di Garut hanya Rp 1,8 juta.
"Disparitas sangat tinggi, jadi upah minimum (dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja)
itu yang bisa mengurangi gap atau kesenjangan," Ida Fauziyah menegaskan
kembali.
Page 68 of 117.
