Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MARET 2020

Title MAHASISWA DAN BURUH TOLAK OMNIBUS LAW
Media Name suaramerdeka.com
Pub. Date 10 Maret 2020
https://www.suaramerdeka.com/regional/kedu/221129-mahasiswa-dan-buruh- tolak-
Page/URL
omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Ribuan mahasiswa, buruh, dan aktivis perempuan turun ke Jalan Afandi Gejayan,
Sleman Senin (9/3). Mengulangi aksi Gejayan Memanggil yang pernah digelorakan pada
September 2019, pergerakan kali ini menyuarakan penolakan terhadap gagasan
omnibus law.

Dari pantauan, massa mulai berkumpul sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka datang dari
tiga titik kumpul yakni bundaran UGM, pertigaan UIN, dan parkiran UNY. Selama aksi
berlangsung, arus lalu lintas di sekitar lokasi dialihkan. Para peserta aksi yang dinamai
Rapat Rakyat ini cukup ekspresif dalam menyampaikan aspirasi. Tidak sekedar berorasi,
tuntutan untuk menggagalkan omnibus law dilakukan lewat pentas musik. Hujan yang
cukup deras mengguyur sekira pukul 14.15 hingga 14.45 tidak menyurutkan semangat
mereka.

Dengan memakai mantel, ribuan anak muda berjoget di sekeliling panggung sembari
tetap menyuarakan seruan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan lembaga negara
yang mendukung pengesahan omnibus law. Ada pula aksi penggalangan dana yang
dikumpulkan di dalam tas plastik hitam ukuran besar.

Sekitar pukul 17.00, massa mulai membubarkan diri. Aksi terpantau berjalan tertib
hingga akhir. Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Yogyakarta Dani Eko
Wiyono menegaskan, aksi ini merupakan langkah awal pergerakan. Target akhirnya
adalah menggagalkan omnibus law.

"Aksi akan terus berlanjut sampai omnibus law digagalkan," katanya.

Draf RUU omnibus law sudah berada di tangan DPR. Dani melihat tidak ada keseriusan
dari kalangan legislatif menyikapi persoalan ini. Sementara dari kalangan buruh menilai
draf tersebut cenderung memihak kepada pengusaha. Beberapa pasal yang
dipermasalahkan oleh serikatnya menyangkut tenaga kerja asing, jaminan sosial,
pegawai kontrak, outsourcing, jam kerja, upah per jam, upah minimum, kecelakaan
kerja, dan hilangnya peran serikat pekerja.

Lebih spesifik dia mencontohkan, pada 46A disebutkan pekerja yang di-PHK akan
mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS
Ketenagakerjaan. "Berarti pekerja harus iuran untuk pesangonnya sendiri? Hal ini
dikuatkan oleh pasal 46C yang menjadi landasan hukum kartu prakerja," tukas dia.

Sorotan lainnya adalah pasal 88D yang menyebutkan penghitungan kenaikan upah
minimum tidak lagi berlaku secara nasional tapi menggunakan standar UMP, dimana
formula kenaikannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi daerah.

Page 71 of 117.