Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MARET 2020
P. 75
Title AKSI TOLAK OMNIBUS LAW 11 MARET, DPRD JATIM BOLEHKAN ASAL JANGAN MELANGGAR
HUKUM
Media Name harianbhirawa.co.id
Pub. Date 10 Maret 2020
Page/URL https://www.harianbhirawa.co.id/aksi-tolak-omnibus-law-11-maret-dprd-j atim-bolehkan-
asal-jangan-melanggar-hukum/
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Gelombang penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau
Omnibus Law di Jatim disuarakan, Rabu (11/3). Ribuan massa dari berbagai elemen
yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) berencana menggelar
demonstrasi besar-besaran di Bundaran Waru, Sidoarjo.
Aksi ini pun membuat Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDIP, Hari Putri Lestari
angkat bicara. Menurutnya, rencana aksi 11 Maret dimint untuk tidak menghambat
fasilitas publik.
"Kami mengimbau massa tidak menghambat fasilitas publik. Disana (Waru, red) itu
itu idak ada demo saja sudah macet di jam-jam tertentu. Karena akses dari
beberapa jadi sangat vital," pinta Tari, sapaan akrabnya, Selasa (10/3).
Pada prinsipnya, lanjut Tari, kalau massa buruh ingin menyampaikan aksi, uneg-
uneg, pihakya mengaku siap menerima. "Menurut saya, kalau menegakkan hukum,
jangan melawan hukum," tegasnya.
Tari mengakui bahwa Omnibus Law yang telah beredar masih dalam usulan
pemerintah. Kalau dibandingkan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan ada hak-
hak yang dipangkas, tapi tidak semua.
"Namun, tujuan pemerintah kan menciptakan lapangan kerja. Itu diperuntukkan
bagi yang belum bekerja, memberikan kesempatan yang belum bekerja. Pemerintah
ini kan harus adil," terang dia.
Meski demikian, dikatakan Wakil Ketua DPD PDIP Jatim ini, omnibus Law masih
dalam tahap usulan dan masih digodok. Bahkan, ditegaskan Tari bahwa
perkembangan Omnibus Law telah menjadi perhatiannya. Hal ini lantaran Tari yang
juga Anggota Komisi E DPRD Jatim.
"Perkembangan ini akan dibahas di komisi IX. Dan awal bahasan baru minggu
ketiga. Tapi, gak apa-apa menyampaikan aspirasi itu hal yang normatif dan dijamin
oleh negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum. Asal tidak melanggar
hukum," pungkasnya.
Perlu diketahui, massa merupakan gabungan dari YLBH-LBH Surabaya, FSP LEM
SPSI, KASBI, FBTPI-KPBI, FSPMI, FSBI, KPSBI, KSN, KAMIPARHO SBSI, BEM SI
Page 74 of 117.
