Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MARET 2020
P. 78
Meski hujan mengguyur, semangat peserta aksi tak surut. Mereka tetap bertahan
untuk menyuarakan aspirasinya.
Humas ARB, Kontratirano, mengatakan pihaknya konsisten mengawal pemerintahan
menjadi oposisi. Aksi hari ini menurutnya merupakan rapat rakyat sebagai mosi
parlemen jalanan.
"Kita turun ke jalan bersama kawan-kawan yang beraliansi di tiap kampus untuk
turun lagi ke Gejayan, kembali dengan juga serikat dan organ buruh kemudian
dengan elemen masyarakat lainnya. Terbuka secara umum menyatakan gagalkan
Omnibus Law," seru Kontratirano.
Diikuti Mahasiswa, termasuk BEM UGM
Mahasiswa menjadi salah satu unsur yang ikut dalam aksi Gejayan Memanggil. Di
antaranya ada BEM UGM. Presiden BEM KM UGM Sulthan Farras Nanz mengatakan
setidaknya ada 320 mahasiswa yang terkonfirmasi ikut bergabung.
"Kami yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UGM ikut turun dalam Gejayan
Memanggil hari ini. Dari update tadi malam estimasi 320 orang," kata Sulthan saat
dikonfirmasi, Senin (9/3).
Sulthan mengatakan, pihaknya berfokus mengkritisi RUU Cipta Kerja pada aksi kali
ini.
Menurutnya, Gejayan Memanggil baru eskalasi awal untuk membangun jejaring
antar elemen. Ke depan, kata dia, akan ada eskalasi-eskalasi lebih lanjut.
Omnibus Dinilai Lebarkan Kesenjangan Ekonomi
Humas ARB, Kontratirano, menjelaskan pihaknya menilai sedari awal RUU Omnibus
Law telah menyalahi aturan. Langkah pemerintah dan DPR menutupi pembahasan
Omnibus Law dianggap telah menyalahi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
"Perumusan Omnibus Law yang tidak melibatkan peran masyarakat dan lembaga
atau organ terkait lainnya membuktikan pemerintah dan DPR melanggar asas good
governance, keterbukaan, kepastian hukum, serta keterlibatan publik," kata
Kontratirano.
Selain itu, RUU Omnibus Law dianggap akan melebarkan kesenjangan ekonomi
yang bermuara pada semakin miskinnya rakyat. Hak-hak pekerja yang selama ini
diperjuangkan juga dirampas.
"Omnibus Law juga mempercepat kehancuran lingkungan hidup di wilayah
Indonesia, yang selain merampas hak hidup rakyat di lingkungan yang sehat dan
layak, berkontribusi pada gagalnya upaya warga dunia menyelamatkan bumi dari
keadaan darurat iklim," ujarnya.
Page 77 of 117.
