Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MARET 2020
P. 83
Title RUU CIPTAKER DAN POTENSI DISRUPSI PASAR TENAGA KERJA
Media Name detik.com
Pub. Date 10 Maret 2020
https://news.detik.com/kolom/4932721/ruu-ciptaker-dan-potensi-disrupsi -pasar-tenaga-
Page/URL
kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Revolusi industri 4.0 belum juga sepenuhnya datang, tapi pasar tenaga
kerja Indonesia sebentar lagi mengalami guncangan disrupsi hebat. Utamanya bila
seluruh pasal pada BAB IV RUU Ciptaker kelak disahkan menjadi undang-undang.
Dalam sosiologi ekonomi, krisis pasar, termasuk pasar tenaga kerja, dapat dibedah
dengan model kisi-kisi sosial ( social grid ) yang diperkenalkan oleh Jens Beckert
(2010), yaitu inter-relasi antara institusi, jaringan sosial, dan struktur kognisi para
aktor pelaku pasar.
Ranah Institusi Potensi disrupsi pertama terjadi dalam ranah institusi, khususnya
regulasi ( institutional rules ) pasar tenaga kerja yang secara jelas mengamputasi
sejumlah sarana hubungan industrial klasik, melalui penghapusan Pasal 64, Pasal 66
ayat 1, dan Pasal 59 UU 13/2003 di dalam RUU Ciptaker. Hal ini telah membuka
pintu yang sangat lebar untuk alih daya bagi semua lini pekerjaan, baik utama
maupun penunjang, serta Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk semua
jenis dan sifat pekerjaan.
Meluasnya alih daya yang berkonfigurasi dengan PKWT ini kelak menyebabkan
pembentukan serikat pekerja di perusahaan menjadi lebih sulit. Hal ini akan
mengakibatkan fungsi Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan LKS Tripartit menjadi
tidak optimal. Dapat diperkirakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) juga akan
sulit dibentuk. Persoalan ini menjadi semakin pelik dengan adanya rumusan Pasal 61
A dalam RUU Ciptaker yang memberikan peluang pelaksanaan PKWT dalam jangka
waktu yang sangat pendek. Pasal ini berpotensi mendorong pelaksanaan alih daya
dan PKWT di bawah satu tahun guna menghindari beban kompensasi apabila
perjanjian kerja berakhir.
Dari sisi upah, dampaknya jelas sudah dapat dibayangkan. Pasal 90 A mengenai
upah di atas upah minimum, yang didasarkan atas kesepakatan antara pengusaha
dan pekerja di perusahaan, menjadi tidak implementatif karena merebaknya status
alih daya dan PWKT. Selain itu, dengan tidak diwajibkannya penerapan struktur dan
skala upah sesuai Pasal 92 ayat 2 RUU Ciptaker, maka tingkat upah akan berada
pada kisaran upah minimum yang kenaikannya tergantung pada pertumbuhan
Page 82 of 117.
