Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MARET 2020
P. 88
Title MAHFUD: PENOLAKAN RUU CIPTA KERJA KARENA 'GORENGAN' POLITIK
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 10 Maret 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200310134823-32-482099/mahfud-
Page/URL
penolakan-ruu-cipta-kerja-karena-gorengan-politik
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko
Polhukam) Mahfud MD mengatakan penolakan dan pandangan negatif terhadap
Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja karena ada 'gorengan'
politik.
Mahfud menyebut niat pemerintah dari awal dalam menyusun RUU ini murni untuk
menyederhanakan aturan yang berlaku agar investasi bisa dengan mudah masuk ke
Indonesia.
"Namanya politik bisa digoreng, wah ini untuk keperluan ini, wah ini untuk
keperluan agar penduduk, agar warga negara sendiri tersingkir, macem-macem
begitu," kata Mahfud di Hotel Sari Pasific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa
(10/3).
Gorengan politik ini, kata Mahfud, jelas terlihat dari prasangka sejumlah pihak
atas keberadaan RUU tersebut. Misalnya prasangka bahwa RUU Cipta Kerja hanya
untuk memberikan karpet merah ke negara tertentu.
"Ketika kami susun ndak ingat sama sekali siapa yang mau investasi itu. Ndak ada
urusan China ndak ada, malah yang disebut sebagai contoh tuh Uni Emirat Arab,
Qatar, Saudi Arabia. Ndak ada (China) nyebut apa yang dicurigai orang," ujarnya.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu meminta semua pihak membaca
dengan seksama isi draf RUU Cipta Kerja yang sudah diserahkan ke DPR. Ia pun
mengajak semua pihak agar berdiskusi terlebih dahulu sebelum melontarkan
pandangan terkait RUU itu.
Mahfud mengingatkan bahwa isi RUU tersebut masih bisa berubah dalam
pembahasan yang dilakukan pemerintah dengan DPR nanti. Namun, ia heran
dengan sikap sejumlah pihak menolak dengan penuh kecurigaan berlebihan
sebelum membaca draf RUU Cipta Kerja.
"RUU Cipta Kerja yang disusun dengan metode Omnibus Law ini merupakan
prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua. RUU tersebut diklaim
Jokowi dapat memangkas aturan guna menarik investasi dan menciptakan lapangan
pekerjaan.
Page 87 of 117.
