Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MARET 2020
P. 84

ekonomi seperti tercermin Pasal 88 D RUU Ciptaker. Dengan kata lain, faktor-faktor
               seperti produktivitas pekerja, inflasi, dan masa kerja berpotensi terabaikan di dalam
               implementasi pengupahan kelak.


               Problematika dalam pengupahan ini semakin diperumit dengan rumusan Pasal 88 E
               pada RUU Ciptaker yang menyatakan bahwa untuk industri padat karya akan
               ditetapkan upah minimum tersendiri. Jelas, ada indikasi kuat bahwa upah minimum
               pada industri padat karya ini akan lebih rendah dibandingkan upah minimum pada
               pasal 88 D. Jika ini terjadi, maka akan ada potensi pekerja enggan bekerja di
               industri padat karya, dan ketentuan itu justru akan menjadi boomerang bagi upaya
               pengembangan industri padat karya itu sendiri. Pekerja tampaknya akan cenderung
               memilih bekerja di sektor yang memberikan upah minimum sesuai pasal 88 D.


               Kondisi ini juga menjadi semakin kompleks dengan dipertahankannya Pasal 66 ayat
               2 huruf C pada UU 13/2003 ke dalam Pasal 66 ayat 2 pada RUU Ciptaker, di mana
               perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang
               timbul menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Sarana hubungan industrial
               klasik yang berbasis pada perusahaan tempat kerja kelak tidak memiliki ruang gerak
               untuk melakukan fungsinya.

               Memudarnya peran sarana hubungan industrial klasik ini juga diperkirakan akan
               menghambat implementasi sejumlah pasal pada RUU Ciptaker yang berkaitan
               sarana hubungan industrial, seperti Pasal 79 ayat 4 mengenai cuti tahunan yang
               akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
               bersama; dan Pasal 151 ayat 2 mengenai penyelesaian PHK melalui prosedur
               penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

               Ranah Jaringan Sosial  Disrupsi pada ranah institusi-regulasi di atas akan berdampak
               langsung pada potensi disrupsi kedua, yakni pada ranah struktur relasi atau jaringan
               sosial antaraktor dalam pasar tenaga kerja. Jelas, pemberi kerja dan perusahaan
               alih daya akan memiliki posisi dan daya tawar yang semakin tinggi dibandingkan
               pekerja.

               Selain itu, seiring melemahnya peran serikat pekerja di perusahaan, maka asosiasi
               profesi dan komunitas-komunitas keterampilan akan semakin menguat posisinya.
               Siap atau tidak siap, RUU Ciptaker akan merubah secara mendasar wajah struktur
               relasi atau jaringan aktor pasar tenaga kerja Indonesia.


               Ranah Kognisi Aktor  Secara simultan dan kausalitas, pasar tenaga kerja mengalami
               disrupsi ketiga, yakni pada ranah kognitif aktor. Meningkatnya alih daya dan PWKT
               dalam jangka waktu yang sangat pendek diperkirakan akan membuat  sense of
               belonging  terhadap tempat kerja dalam struktur persepsi kalangan pekerja
               menurun. Perusahaan akan semakin berorientasi pada produktivitas dan  output
               usaha, sedangkan pekerja akan semakin kalkulatif dalam memberikan jasa tenaga
               kerjanya dan berorientasi pada pengembangan keterampilan dirinya semata.


                Ikatan sosial antara pemberi kerja dan pekerja berpotensi memudar, seiring
               dengan tren memudarnya ikatan kognitif-emosional. Padahal, ikatan tersebut



                                                       Page 83 of 117.
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89