Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MARET 2020
P. 84
ekonomi seperti tercermin Pasal 88 D RUU Ciptaker. Dengan kata lain, faktor-faktor
seperti produktivitas pekerja, inflasi, dan masa kerja berpotensi terabaikan di dalam
implementasi pengupahan kelak.
Problematika dalam pengupahan ini semakin diperumit dengan rumusan Pasal 88 E
pada RUU Ciptaker yang menyatakan bahwa untuk industri padat karya akan
ditetapkan upah minimum tersendiri. Jelas, ada indikasi kuat bahwa upah minimum
pada industri padat karya ini akan lebih rendah dibandingkan upah minimum pada
pasal 88 D. Jika ini terjadi, maka akan ada potensi pekerja enggan bekerja di
industri padat karya, dan ketentuan itu justru akan menjadi boomerang bagi upaya
pengembangan industri padat karya itu sendiri. Pekerja tampaknya akan cenderung
memilih bekerja di sektor yang memberikan upah minimum sesuai pasal 88 D.
Kondisi ini juga menjadi semakin kompleks dengan dipertahankannya Pasal 66 ayat
2 huruf C pada UU 13/2003 ke dalam Pasal 66 ayat 2 pada RUU Ciptaker, di mana
perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang
timbul menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Sarana hubungan industrial
klasik yang berbasis pada perusahaan tempat kerja kelak tidak memiliki ruang gerak
untuk melakukan fungsinya.
Memudarnya peran sarana hubungan industrial klasik ini juga diperkirakan akan
menghambat implementasi sejumlah pasal pada RUU Ciptaker yang berkaitan
sarana hubungan industrial, seperti Pasal 79 ayat 4 mengenai cuti tahunan yang
akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama; dan Pasal 151 ayat 2 mengenai penyelesaian PHK melalui prosedur
penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Ranah Jaringan Sosial Disrupsi pada ranah institusi-regulasi di atas akan berdampak
langsung pada potensi disrupsi kedua, yakni pada ranah struktur relasi atau jaringan
sosial antaraktor dalam pasar tenaga kerja. Jelas, pemberi kerja dan perusahaan
alih daya akan memiliki posisi dan daya tawar yang semakin tinggi dibandingkan
pekerja.
Selain itu, seiring melemahnya peran serikat pekerja di perusahaan, maka asosiasi
profesi dan komunitas-komunitas keterampilan akan semakin menguat posisinya.
Siap atau tidak siap, RUU Ciptaker akan merubah secara mendasar wajah struktur
relasi atau jaringan aktor pasar tenaga kerja Indonesia.
Ranah Kognisi Aktor Secara simultan dan kausalitas, pasar tenaga kerja mengalami
disrupsi ketiga, yakni pada ranah kognitif aktor. Meningkatnya alih daya dan PWKT
dalam jangka waktu yang sangat pendek diperkirakan akan membuat sense of
belonging terhadap tempat kerja dalam struktur persepsi kalangan pekerja
menurun. Perusahaan akan semakin berorientasi pada produktivitas dan output
usaha, sedangkan pekerja akan semakin kalkulatif dalam memberikan jasa tenaga
kerjanya dan berorientasi pada pengembangan keterampilan dirinya semata.
Ikatan sosial antara pemberi kerja dan pekerja berpotensi memudar, seiring
dengan tren memudarnya ikatan kognitif-emosional. Padahal, ikatan tersebut
Page 83 of 117.

