Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MARET 2020
P. 79
Massa Gejayan Memanggil menilai keberadaan Omnibus Law akan merugikan
masyarakat kecil. Kontratirano menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja menyebutkan
11 klaster mulai dari Penyederhanaan Perizinan; Persyaratan Investasi;
Ketenagakerjaan; Kemudahan, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM;
Kemudahan berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi; Administrasi Pemerintah;
Pengenaan Sanksi; Pengadaan lahan dan; Kawasan Ekonomi.
"Dengan RUU Omnibus Law ini perusahaan-perusahaan bisa dengan sewenang-
wenang mem-PHK dengan lewat SMS saja. Rakyat yang dirugikan dan tentu para
cukong investor di pemerintahan yang diuntungkan," kata dia.
Setidaknya ada enam poin seruan ARB yang didengungkan pada aksi kali ini. Berikut
rinciannya:
- Gagalkan Omnibus Law ( RUU Cipta Kerja, RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Negara
dan RUU Kefarmasian).
- Dukung pengesahan RUU P-KS dan Tolak RUU Ketahanan Keluarga
- Memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan seluruh lembaga negara
yang mendukung pengesahan Omnibus Law
- Mendukung penuh mogok nasional dan menyerukan kepada seluruh element
rakyat untuk terlibat aktif dalam mogok nasional tersebut
- Lawan tindakan represif aparat dan ormas reaksioner
- Rebut kedaulatan rakyat, bangun demokrasi sejati
Tuntutan: Gagalkan Omnibus
Pemerintah Akan Tampung Aspirasi Gejayan Memanggil
Menkopolhukam Mahfud MD tak mempersoalkan adanya aksi penolakan RUU
Omnibus Law. Dia menyatakan akan menampung aspirasi massa aksi Gejayan
Memanggil.
"Ya nanti kami tampung dulu lah. Enggak apa-apa demo, bagus," kata Mahfud di
Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/3).
Akan tetapi, Mahfud belum bisa memastikan apakah akan mengakomodir tuntutan
dalam demo tersebut. Pemerintah akan mendalami materi tuntutan terlebih dahulu.
"Ya kami lihat materinya dulu," imbuhnya.
Page 78 of 117.
