Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MARET 2020
P. 85

selama ini masih menjadi modalitas untuk menyatukan perusahaan dengan pekerja.
               Jelas sekali bahwa rumusan RUU Ciptaker ini berpotensi mengurangi  informal trust
               dalam arena pasar tenaga kerja. Padahal, hal ini sangat penting perannya dalam
               melengkapi  formal trust  yang dibangun lewat penegakan aturan ketenagakerjaan
               melalui sistem pengawasan ketenagakerjaan.

               Dengan kata lain, risiko konflik ketenagakerjaan, laten maupun  manifest  , di dalam
               UU Ciptaker relatif lebih tinggi. Terlebih lagi, rumusan Pasal 45 ayat 2 RUU Ciptaker
               menyatakan bahwa pemberi kerja tidak wajib melaksanakan pendidikan dan
               pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia untuk alih teknologi dan alih keahlian
               dari tenaga kerja asing pada jabatan tertentu. Hal ini akan membuat risiko konflik
               ketenagakerjaan akibat sentimen emosional kebangsaan menjadi tidak bisa
               diabaikan.


               Tekanan Global  Diakui bahwa pasar tenaga kerja Indonesia menghadapi tekanan
               global yang nyata. RUU Ciptaker, di satu sisi merupakan respons atas tekanan
               global, dan di lain sisi juga menjadi pemicu guncangan pasar itu. Dalam kisi-kisi
               sosial Beckert (2010) telah diingatkan adanya  emergence, reproduce,  dan  change
               ketiga elemen pasar, seperti yang sudah diurai di atas. Antisipasi strategik sangat
               diperlukan, utamanya dengan akan memudarnya hubungan industrial klasik.


               Pertama, perlu dibangun forum kerja sama para pihak di arena pasar tenaga kerja,
               melibatkan antara lain pemberi kerja, perusahaan alih daya, pekerja, pemerintah,
               asosiasi profesi, komunitas keterampilan, dan akademisi. Forum ini penting sebagai
               bagian dari upaya  trust investment  .

               Kedua, perlunya penyesuaian unit kerja Eselon I di Kementerian Ketenagakerjaan
               yang berorientasi pada pelayanan dan pembinaan hubungan kerja pola baru, seperti
               alih daya,  freelance  , kemitraan, dan sejenisnya.


               Ketiga, perlu dibentuk institusi yang membina  labor turnover, yang fungsinya
               terintegrasi dengan pelaksanaan jaminan kehilangan pekerjaan.


               Keempat, perlunya forum kerja sama antara serikat pekerja, asosiasi profesi, dan
               komunitas keterampilan untuk fokus pada pengembangan keterampilan pekerja.


               One Herwantoko  mahasiswa S3 Departemen Sosiologi FISIP UI  dan
               Sudarsono Hardjosoekarto  Guru Besar FISIP UI

               (mmu/mmu)

















                                                       Page 84 of 117.
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90