Page 136 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 136
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85% menjadi 5,1% atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021. Dengan
revisi ini maka nilai UMP 2022 DKI menjadi Rp 4.641.854. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh
Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta tersebut sudah tepat.
ANIES NAIKKAN UMP 2022 DKI JAKARTA, OPSI: SUDAH TEPAT DAN JADI TITIK
KOMPROMI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85% menjadi 5,1% atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021. Dengan
revisi ini maka nilai UMP 2022 DKI menjadi Rp 4.641.854.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai keputusan Gubernur
DKI Jakarta tersebut sudah tepat. Selain itu keputusan tersebut juga menjadi langkah
Pemerintah Daerah DKI untuk menjaga wilayah DKI tetap kondusif dalam menghadapi
penyebaran varian omicron yang saat ini sudah memasuki DKI Jakarta.
"Keputusan Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP 2022 adalah sudah tepat dan ini menjadi titik
kompromi," kata Timboel dalam keterangan resminya, Minggu (19/12).
Keputusan merevisi UMP tepat berdasarkan alasan Yuridis. Di mana dalam ketentuan Pasal 88C
ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sangat jelas dinyatakan Gubernur
wajib menetapkan UMP.
"Ini artinya seluruh Gubernur termasuk Gubernur DKI memiliki kewenangan penuh untuk
menetapkan UMP DKI. Dengan kewenangan ini maka Gubernur DKI dapat merevisi keputusan
penetapan UMP 2022 di DKI yang sebelumnya hanya naik 0,85%," jelasnya.
Kemudian mengacu pada regulasi operasional yaitu PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,
khususnya Pasal 26 ayat (2), Timboel menjelaskan sudah sangat jelas diamanatkan penyesuaian
upah nilai minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah
upah minimum pada wilayah yang bersangkutan.
Timboel menjelaskan, dengan hitungan nilai rata-rata konsumsi per kapita di DKI Rp 2.336.429,
rata-rata jumlah anggota keluarga di DKI sebanyak 3,43 orang dan rata-rata jumlah anggota
keluarga yang bekerja di DKI sebanyak 1,44 orang.
Maka mengacu pada Pasal 26 ayat (3) PP No. 36 tersebut didapat nilai Batas Atas (BA) UMP
sebesar Rp 5.565.244 dan Batas Bawah (BB) UMP sebesar Rp 2.782.622.
"Dengan nilai BA dan BB ini maka Gubernur DKI memiliki kewenangan untuk menetapkan
penyesuaian nilai UMP 2022 pada rentang nilai Rp 5.565.244 dan Rp 2.782.622," imbuhnya.
Maka penetapan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1% masih dalam rentang BA dan BB yang
diamanatkan PP No. 36 tersebut. "Ini artinya, tidak ada yang salah dengan revisi tersebut, dan
Gubernur DKI sudah menetapkan nilai UMP 2022 sesuai dengan UU Cipta Kerja dan PP No. 36
Tahun 2021," kata Timboel.
Berikutnya Timboel menambahkan, mengacu pada Pasal 88 ayat (3) UU Cipta Kerja,
diamanatkan Gubernur menetapkan Upah Minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan.
135
