Page 176 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 176

"Dampaknya sangat besar. Karena yang lain juga bisa merubahnya. Ini berisiko. Kenaikan upah
              ini kami tidak menaikkan besar kecil aturan. Kami merujuk pada regulasi," jelasnya.
              Ia pun menilai keputusan Anies itu hanya membebani para pengusaha yang sudah kesulitan
              karena pandemi Covid-19.

              "Kita sama-sama tidak enak. Selama ini kami dihantam pandemi dan sekarang dihantam revisi
              kenaikan upah," pungkasnya.

              Karena itu, Nurzaman meminta agar Anies kembali kepada Keputusan Gubernur DKI yang lama
              soal pengupahan. Dalam aturan itu tertulis UMP DKI 2022 hanya naik 0,85 persen atau Rp38
              ribu jadi Rp4.453.953.

              Jika tidak, ia mengancam akan menggugat Mantan Mendikbud itu ke Pengadilan Tata Usaha
              Negara (PTUN).
              "Kalau  tidak  urung,  kami  tida  akan  tinggal  dia.  Kami  akan  lakukan  upaya  hukum  termasuk
              mengadukan ke PTUN," jelasnya.

              Meski demikian, ia mengaku akan mempelajari regulasi baru soal kenaikan UMP DKI 2022 itu.
              Sebab, sampai saat ini ia belum menerima aturan resmi yang dibuat Anies.

              "Kami  akan  pelajari  Pergub  dulu  isinya  apa  dan  akan  berkoordinasi  dengan  nasional  apindo
              karena dampak bila merubah ini bukan cuma untuk Jakarta tapi seluruh Indonesia," pungkasnya.

              Diberitakan  sebelumnya,  upaya  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  melakukan  negosiasi
              ulang formula kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) berbuah manis. Anies berhasil menaikkan
              nilai UMP 2022 menjadi 5,1 persen.

              Pada awalnya, Anies menerbitkan Keputusan Gubernur yang menetapkan UMP 2022 hanya naik
              0,85 persen atau Rp38 ribu. Keputusan itu dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor
              36 tahun 2021 tentang pengupahan.
              Anies mengaku terpaksa menerbitkan Kepgub itu karena sudah tenggat waktunya. Jika tidak
              menetapkan sesuai formula di PP itu, ia akan dianggap melanggar Undang-undang.

              Namun, Anies merasa kenaikan nilai UMP di Jakarta terlalu kecil. Pasalnya, kondisi perekonomian
              di ibu kota dinilainya sudah bisa menaikan UMP yang lebih tinggi.

              Akhirnya,  ia  pun  melayangkan  surat  kepada  Kementerian  Ketenagakerjaan  untuk  negosiasi
              formula penentuan nilai UMP. Setelah mendapat balasan, akhirnya Anies resmi menambah nilai
              kenaikan UMP dari hanya Rp38 ribu jadi Rp225.667.

              "Dengan  kenaikan  Rp  225.557,  per  bulan,  maka  saudara-saudara  kita  para  pekerja  dapat
              menggunakannya  untuk  keperluan  sehari-hari  seperti  beras,  daging  ayam,  telur,  dan  susu,
              dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya naik Rp 37.749," ujar Anies dalam keterangan
              tertulis, Jumat (17/12/2021).











                                                           175
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181