Page 177 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 177

Judul               Tuding Anies Tak Patuhi PP Terkait Revisi UMP, Apindo DKI: Kami Juga
                                    Bisa Langgar Pergub
                Nama Media          siapgrak.com

                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://siapgrak.com/artikel/7NDE2k8

                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-19 16:03:00

                Ukuran              0
                Warna               Warna

                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis

                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  DKI  Jakarta  menilai  Gubernur  Anies  Baswedan  tak
              mengikuti  Peraturan  Pemerintah  (PP)  nomor  36  tahun  2021  tentang  pengupahan.  Pasalnya,
              formula untuk menentukan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 seharusnya ada dalam
              aturan  itu.  Wakil  Ketua  DPP  Apindo  DKI  Jakarta  bidang  Pengupahan  dan  Jaminan  sosial,
              Nurzaman  mengatakan,  seharusnya  nilai  UMP  ditentukan  berdadarkan  aturan  tersebut.  Jika
              Anies  tidak  mengikuti  aturan  itu,  ia  pun  menyatakan  para  pengusaha  juga  bisa  melanggar
              Kepgub Anies.



              TUDING ANIES TAK PATUHI PP TERKAIT REVISI UMP, APINDO DKI: KAMI JUGA
              BISA LANGGAR PERGUB

              SIAPGRAK.COM - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menilai Gubernur Anies
              Baswedan tak mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
              Pasalnya, formula untuk menentukan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 seharusnya
              ada dalam aturan itu.

              Wakil  Ketua  DPP  Apindo  DKI  Jakarta  bidang  Pengupahan  dan  Jaminan  sosial,  Nurzaman
              mengatakan, seharusnya nilai UMP ditentukan berdadarkan aturan tersebut. Jika Anies tidak
              mengikuti aturan itu, ia pun menyatakan para pengusaha juga bisa melanggar Kepgub Anies.

              "Kami boleh enggak langgar Pergub? Kalau pak Gubernur langgar PP, kami juga bisa langgar
              Pergub dong," ujar Nurzaman saat dikonfirmasi, Minggu (19/12/2021).

              Menurut Nurzaman, keputusan Anies itu akan memberikan dampak signifikan. Dikhawatirkan
              daerah lain juga akan merubah nilai UMP yang sudah ditetapkan.




                                                           176
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182